Berita, Nasional

Bahlil Batalkan Bagi Hasil Tambang, Edy Mulyadi Sebut Negara Tunduk pada Oligarki dan Abaikan Konstitusi

Repelita.net

09 June 2026 22:43 WIB • 1,065 view

Bahlil Batalkan Bagi Hasil Tambang, Edy Mulyadi Sebut Negara Tunduk pada Oligarki dan Abaikan Konstitusi
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah membatalkan rencana transisi skema bagi hasil di sektor mineral dan batu bara.

Pemerintah memilih untuk tetap mempertahankan sistem royalti dan pajak yang selama ini berlaku, alih-alih mengadopsi sistem gross split yang sempat diwacanakan.

ADVERTISEMENT

"Di sektor mineral tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada, tidak ada perubahan untuk selamanya," ungkap Bahlil dalam pernyataan resminya.

Wartawan senior, Edy Mulyadi, menilai keputusan tersebut merupakan kabar buruk bagi kedaulatan fiskal negara.

Ia berpendapat bahwa janji reformasi tata kelola tambang telah menguap demi dalih menjaga iklim investasi.

Edy Mulyadi menyoroti bahwa pembatalan ini membuktikan betapa dahsyatnya pengaruh lobi oligarki dalam mendikte kebijakan publik di sektor pertambangan.

Menurutnya, sistem royalti saat ini bersifat statis dan kaku, sehingga negara tidak dapat menikmati keuntungan berlebih saat harga komoditas global melonjak.

"Negara cuma bisa melongo melihat durian runtuh di pasar minerba tersebut," kritik Edy Mulyadi dalam catatannya.

Ia menilai bahwa sektor tambang kini layaknya kotak hitam yang penuh celah bagi praktik manipulasi data dan transfer harga yang merugikan pendapatan negara.

Edy Mulyadi menegaskan bahwa pernyataan Bahlil yang menutup peluang perubahan aturan selamanya adalah langkah yang jumawa dan mengabaikan hak fiskal generasi masa depan.

Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kritik tajam dari Edy Mulyadi mencerminkan kekhawatiran banyak pihak bahwa pengelolaan sektor tambang kini lebih berpihak pada segelintir kepentingan pemodal.

Diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih mendalam guna memastikan bahwa pengelolaan sektor tambang benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung