Repelita Jakarta - Riuh geopolitik global yang melibatkan nama Presiden Prabowo Subianto belakangan ini seolah menemukan gema yang berbeda di dalam negeri.
Bukan lewat pidato militer atau forum kenegaraan, melainkan dari panggung refleksi yang lebih sunyi namun tajam, yaitu ruang gagasan yang digelar oleh sejumlah cendekiawan.
ADVERTISEMENT
Dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung pada awal Mei 2026, Anies Baswedan memilih untuk tidak langsung menanggapi konflik global dengan retorika politik.
Ia justru mengajak masyarakat untuk menoleh ke dalam, ke cara masyarakat hari ini memahami benar dan salah di tengah derasnya arus media sosial.
“Apa definisi dosa?” tanyanya, membuka pembicaraan dengan nada yang tenang namun menusuk.
Lalu ia menjawab sendiri bahwa dosa adalah sesuatu yang membuat seseorang merasa malu jika diketahui oleh orang lain.
Dari situ Anies mengalirkan gagasannya pada satu hal yang kini tak terpisahkan dari kehidupan publik yaitu kamera di genggaman tangan rakyat.
Baginya teknologi telah berubah menjadi alat kontrol sosial yang luar biasa kuat untuk mengawasi, menilai, sekaligus menghakimi.
“Kalau kita melakukan yang benar, tidak takut kamera. Tapi kalau melenceng, takut,” ujarnya dengan nada yang tidak menghakimi tetapi mengingatkan.
Ia mencontohkan bagaimana tekanan publik di era digital bisa menjatuhkan seseorang hanya dari hal yang tampak sepele.
Kontrol sosial menurutnya bisa menjaga nilai-nilai luhur tetapi juga bisa kebablasan menjadi alat penghakiman massa yang kejam.
Di titik itu benang merah mulai terlihat ketika konflik global seperti di Yaman menjadi konsumsi publik setiap hari.
Narasi yang beredar tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh negara atau media arus utama melainkan telah berpindah ke tangan masyarakat luas.
Informasi bergerak liar, cepat, dan sering kali tanpa saringan yang layak disebut sebagai demokratisasi informasi.
Dulu akses kepada pengambil kebijakan dimonopoli oleh elite politik dan pemilik modal.
Kini siapa pun bisa bersuara bahkan memicu gerakan sosial hanya melalui satu unggahan di media sosial.
Namun Anies menyadari ada sisi gelap dari demokratisasi informasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Ide-ide yang sudah kadaluarsa, yang sudah dianggap salah, bisa hidup lagi,” katanya mengingatkan.
Ia memahami bagaimana gagasan yang dulu ditolak oleh dunia akademik dan media karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan kini bisa kembali menemukan panggung.
Ide-ide usang itu tidak hanya muncul tetapi juga mendapat dukungan luas hanya dalam hitungan jam.
Di sanalah kekhawatiran itu berdiam ketika kebenaran tidak lagi ditentukan oleh proses panjang peradaban manusia.
Kebenaran sering kali hanya ditentukan oleh jumlah like dan gema algoritma yang tidak memihak siapa pun.
Dalam lanskap itulah pernyataan Prabowo tentang konflik global seperti Yaman menjadi relevan sekaligus rentan disalahartikan.
Relevan karena dunia memang saling terhubung tanpa batas namun rentan karena tafsirnya bisa berubah menjadi kebohongan publik di ruang digital.
Anies tidak menolak teknologi karena ia justru mengaku merasakan manfaatnya saat melayani masyarakat.
Warga bisa langsung menyampaikan keluhan tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.
Tetapi ia mengingatkan bahwa alat yang sama juga bisa menjadi pintu masuk bagi kekacauan informasi yang tak terkendali.
Di dunia yang tengah membuat bising antara perang di luar negeri dan pertarungan politik di dalam negeri, Anies mengajukan satu pertanyaan sederhana namun mendasar.
Ketika semua orang bisa berbicara tanpa batas, siapa yang memastikan bahwa kita tetap waras dalam mendengarkan.
Mungkin di situlah pertempuran sebenarnya hari ini berlangsung bukan hanya di medan konflik seperti Yaman.
Pertempuran sejati terjadi di dalam pikiran publik yang setiap hari digempur oleh informasi tanpa jeda dari segala arah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
