Repelita Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sekaligus anggota tim verifikasi syarat calon wakil presiden (cawapres) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hinca Panjaitan, mengusulkan aturan tegas agar dua nama kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto dilarang mengundurkan diri di tengah proses pemilihan.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangan Hinca Panjaitan, langkah kepala negara menyodorkan dua nama tersebut secara otomatis menandakan bahwa kedua figur itu telah menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti seluruh tahapan.
"Pandangan saya kalau ada yang bertanya, 'Gimana, Bang, kalau di tengah jalan mundur?' Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu, dia tidak boleh mundur," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan bahwa komitmen kedua kandidat wajib dijaga secara konsisten sejak tahap pendaftaran hingga proses pemilihan di parlemen dan pelantikan tuntas dilaksanakan.
Larangan mundur di tengah jalan tersebut dinilai sangat krusial demi menjamin terpenuhinya persyaratan konstitusional dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.
"Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu karena harus akan ada nanti pemilihan. Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai," ujar dia.
Lebih lanjut, Hinca memaparkan bahwa ketentuan pengajuan dua nama oleh presiden memang dirancang untuk menghadirkan iklim kontestasi yang sehat sebelum para anggota MPR menentukan satu nama terpilih melalui sidang paripurna.
Ia meyakini dua figur yang diajukan oleh Presiden Prabowo merupakan putra-putri terbaik bangsa yang siap bersaing secara terbuka dalam forum tertinggi negara tersebut.
"Iya, dan paling tidak karena konsekuensi kenapa undang-undang harus membuat dua itu untuk biar ada kontestasinya, kan, sampai selesai. Dan karena itulah, saya yakin dari presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di republik ini," kata Hinca.
Selain itu, ia juga menyoroti dinamika pemilihan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan di tengah masa bakti ini sebagai catatan sejarah baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.
"Dan soal nanti siapa yang diinginkan presiden, itulah dia bilang sampaikan ke kita, dua 'Satu di antara dua inilah pilih, tapi dua inilah yang kuajukan'. Maka representasi masyarakat lah kemudian yang memilih. Menarik ini. Saya kira sangat menarik pertama kali terjadi dalam proses sistem ketatanegaraan," imbuhnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok