Berita, Nasional

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid Ingatkan Sidang Etik Listyo Sigit Wajib Sesuai Hierarki Kepangkatan Polri

Repelita.net

17 November 2026 22:42 WIB • 88 view

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid Ingatkan Sidang Etik Listyo Sigit Wajib Sesuai Hierarki Kepangkatan Polri
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Penyelenggaraan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto wajib berpedoman penuh pada aturan serta prinsip hierarki kepangkatan di tubuh Polri.

ADVERTISEMENT

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan bahwa susunan majelis sidang etik tidak boleh dibentuk secara asal-asalan mengingat terduga pelanggar masih tercatat sebagai anggota Polri aktif berpangkat jenderal bintang empat.

Politisi yang akrab disapa Gus Jazil tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang mensyaratkan ketua majelis harus memiliki pangkat serta jabatan lebih tinggi atau minimal setara dengan terperiksa.

"Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi," ujar Gus Jazil di Jakarta pada Senin 16 November 2026.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengingatkan bahwa saat ini jumlah perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat aktif di institusi kepolisian sangatlah terbatas.

Oleh karena itu, penetapan pimpinan majelis sidang etik harus memperhitungkan secara cermat aspek kesetaraan pangkat sekaligus independensi agar seluruh rangkaian persidangan tetap kredibel.

Menurutnya, opsi konstitusional yang tersedia saat ini adalah Kapolri sendiri turun langsung memimpin jalannya persidangan atau menunjuk pejabat lain dengan pangkat setara yang memenuhi syarat independensi.

"Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi," tegasnya.

Di samping persoalan komposisi majelis, Gus Jazil turut mengingatkan agar forum sidang kode etik tidak dijadikan dalih atau jalan pintas untuk mengaburkan maupun menghentikan penyidikan pidana dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

Ia memandang bahwa skandal penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi pelanggaran hukum yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran disiplin atau kode etik profesi internal.

"Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing," katanya.

Atas dasar tersebut, Gus Jazil mengajukan tiga tuntutan konkret demi menjamin penuntasan perkara dugaan penyadapan ilegal secara transparan dan tidak berhenti pada sanksi etik belaka.

Tuntutan pertama adalah memastikan proses peradilan pidana tetap bergulir secara paralel dengan pemeriksaan kode etik tanpa saling menghalangi pengungkapan aktor utama di balik kejahatan tersebut.

"Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan putusan etik. Jika ada dugaan tindak pidana, proses pidananya harus tetap berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab," tegasnya.

Tuntutan kedua menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan penuh kepada saksi pelapor internal yang telah berani membongkar dugaan penyimpangan tersebut kepada Bareskrim pada 30 Oktober 2026 agar terhindar dari intimidasi, mutasi hukuman, maupun kriminalisasi.

Sementara itu, tuntutan ketiga mendorong pemerintah agar segera membenahi tata kelola penyadapan secara komprehensif melalui percepatan pembentukan undang-undang penyadapan terpadu yang mengatur mekanisme izin pengadilan serta pengawasan independen terhadap perangkat teknologi aparat penegak hukum.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok











TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung