Repelita [Jakarta] - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro memberikan teguran keras kepada Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Dirinya meminta agar sang menteri segera menyudahi berbagai polemik yang kerap menjadi sorotan publik belakangan ini.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, kementerian harus mencurahkan seluruh konsentrasinya untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat.
Beberapa isu yang memicu perhatian publik meliputi pencopotan dua pejabat eselon satu, polemik perjalanan dinas ke luar negeri, hingga perombakan besar-besaran internal.
"Kami menghormati kewenangan Menteri PU dalam melakukan pembinaan organisasi. Namun ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," kata dia kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).
Syafiuddin menekankan bahwa stabilitas dan soliditas di lingkungan kerja merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda organisasi pemerintah yang efektif.
"Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," kata dia.
Lebih lanjut, ia berharap menteri dapat berperan sebagai figur yang mampu memberikan motivasi serta menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh jajaran.
"Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," kata dia.
Menanggapi berbagai dinamika tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa perombakan yang dilakukan berkaitan dengan pembenahan internal yang mendesak.
Terdapat temuan mengenai ribuan pegawai yang terlibat transaksi judi online serta adanya manipulasi dalam sistem absensi elektronik perusahaan.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan sekitar 6 ribu pegawai memiliki catatan transaksi yang mengarah pada aktivitas judi daring.
Selain itu, terdapat sekitar 4 ribu aparatur sipil negara di lingkungan kementerian yang didapati sering melakukan kecurangan dalam absensi kehadiran.
“Bayangkan, 3-4 ribu orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026). (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
