Repelita Jakarta - Tindakan tegas dari majelis hakim konstitusi yang menghentikan pemaparan saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilu memicu riak tanggapan dari faksi politisi nasional.
Kejadian penegakan ketertiban persidangan tersebut dinilai mencerminkan adanya ketegangan psikologis dan ego kelompok di tengah penanganan perkara sengketa syarat jabatan wakil presiden.
ADVERTISEMENT
Dinamika hukum yang melibatkan tim ahli dari kubu pasangan nomor urut dua ini memancing opini kritis di jagat digital dari seorang tokoh politik.
Respons berupa kritik terbuka terhadap fenomena persidangan sengketa administrasi itu sebelumnya dipublikasikan secara daring oleh akun @AndiSinulingga.
Melalui pesan siber yang diunggah pada tanggal 2 Oktober 2026 jam 2.39 PM, sang politisi menyoroti sikap dari barisan pendukung pemerintahan.
Akun @AndiSinulingga menuliskan, "Pendukung pak joko wi dan wapres gibran ini sudah merasa sangat superior, dengan entengnya berulang² kali ngomong begitu, lalu jika ada pertanyaan apakah sidang keputusan MK 90 juga ilegal gimana?"
Pertanyaan retoris tersebut dilemparkan ke ruang publik sebagai bentuk serangan balik atas pernyataan saksi ahli yang meragukan legalitas lembaga kehakiman negara.
Pihak kritikus menilai ada standar ganda dalam melihat keabsahan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut.
Dinamika ini berkembang menjadi bola liar di media sosial seiring dengan berjalannya proses pembuktian berkas syarat pendidikan orisinal di hadapan majelis hakim.
Sentimen publik terbelah antara mendukung ketegasan independensi para hakim konstitusi atau membela hak kemerdekaan berpendapat dari saksi ahli akademis di persidangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
https://t.co/c35ern0vCN
— Andi Sinulingga (@AndiSinulingga) October 2, 2026
Pendukung pak joko wi dan wapres gibran ini sudah merasa sangat superior, dengan entengnya berulang² kali ngomong begitu, lalu jika ada pertanyaan apakah
sidang keputusan MK 90 juga ilegal gimana?
