Repelita Jakarta - Seruan moral serta politik yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bersedia meletakkan jabatan resminya kini semakin gencar disuarakan oleh tokoh bangsa.
Pernyataan terbuka tersebut secara resmi disampaikan oleh politisi senior Amien Rais melalui rekaman pidato yang disiarkan oleh kanal YouTube Amien Rais Official.
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan digital tersebut, ia membuka pemaparan dengan ucapan salam keagamaan yang khidmat serta menyapa khalayak luas.
Narasumber menyampaikan secara utuh kalimat pembukanya yaitu, "asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillahiabbil alamin wasalatu wassalamu ala asrofilyaai wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain amma ba'd saudara-saudara sebangsa tanah air dalam sejarah modern bangsa Indonesia terutama setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di Teras Kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat".
Setelah mengulas momen kemerdekaan, ia mengaitkan dinamika politik saat ini dengan sebuah peristiwa besar kedewasaan bernegara yang terjadi belasan tahun setelah kemerdekaan diproklamirkan.
Ia menjelaskan runtutan sejarah penting tersebut dengan menyatakan, "ada peristiwa politik yang penting terjadi setelah sekian belas tahun ya peristiwa itu adalah mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden pada 1st Desember 1956 jadi 13 tahun setelah Indonesia dipimpin oleh Dwial Soekarno Hatta pada tanggal 1 Desember tahun 1956 itu Bung Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden akibat merasa tidak dapat lagi bekerja sama dengan Bung Karno kemudian Bung Karno memimpin bangsa Indonesia tanpa wakil presiden sampai 12 Maret 1967 jadi 11 tahun tanpa wakil presiden".
Melalui analogi kepemimpinan masa lalu itu, pembicara menekankan bahwa pondasi ketatanegaraan Indonesia terbukti tetap kokoh berdiri meski dijalankan tanpa kehadiran seorang wakil presiden.
Dalam uraiannya ia menegaskan kondisi objektif tersebut dengan berujar, "nah ternyata Indonesia tetap kuat tetap tegak berdiri tidak doyong apalagi kemudian roboh ya tidak ya j saya ulangi lagi Bung Karno menjadi presiden tanpa wakil selamat di 11 tahun ternyata Bung Karno mampu memimpin bangsa Indonesia setelah itu re Indonesia menyaksikan peralian demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila".
Melihat siklus kepemimpinan nasional, narasumber meyakini bahwa fenomena serupa mengenai kekosongan kursi orang nomor dua di republik ini sangat berpotensi terulang kembali di masa depan.
Ia mengungkapkan proyeksi politik serta harapan pribadinya dengan menyampaikan kalimat, "nah Patah Inggris mengatakan history repeats itself sejarah berulang kembali ya hari-hari mendatang mungkin kita akan menyaksikan Kristen Prabowo memimpin Indonesia selama 3 tahun lagi tanpa Gibran ini mungkin harapan banyak orang sejarah berulang kembali".
Alasan mendasar di balik munculnya opsi pelepasan jabatan tersebut dinilai karena posisi wakil presiden saat ini dirasa menjadi beban bagi jalannya roda pemerintahan.
Secara gamblang ia mengutarakan penilaian tajamnya dengan berkata, "apalagi sudah tak terbantahkan bahwa Gibran jadi wakil presiden itu hanya menjadi beban berat buat Presiden Prabowo masyarakat awam menjuluki Gibran sebagai Mr plunga-plungo ada satuun teladan buat generasi muda diberikan oleh Gibran kecuali hidup santai tidak paham sejarah bangsanya berpretensi menguasai AI berpretensi paham politik dan ekonomi dan akan menciptakan 19 juta lapangan kerja antara 2024 sampai 2029 jadi hanya pendobosan nomor kosong besar dari kibran neraka bumi neraka itu ya".
Pembicara kemudian mengulas balik perihal langkah hukum formal yang sebelumnya sempat ditempuh oleh sejumlah akademisi dan praktisi hukum di Mahkamah Konstitusi.
Mengenai kelanjutan perkara sengketa tersebut, ia memberikan penjelasan detail berupa, "saudara-saudara permohonan Deni Indrayana dan teman-teman supaya MK mendiskualifikasi Gibran sebagai PRES telah dijawab oleh MK yang menolak permohonan Deni dan teman-teman namun dalam sidang MK pada Selasa 6 Oktober MK telah membacakan putusan terakhir yang berisi bukan wewenang MK untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden".
Kendati permohonan tersebut ditolak secara kewenangan, isi pertimbangan hukum lembaga peradilan itu disebut memuat fakta yuridis mengenai dokumen kelulusan yang sah.
Ia memaparkan dugaan adanya manipulasi berkas pendaftaran dengan menyatakan, "namun kita perhatikan MK menyatakan bahwa Gibran tidak pernah punya ijazah dari luar negeri yang setara dengan SMA atau yang sederajat jadi KPU telah menyelundupkan Gibran secara ilegal sehingga bisa ikut Pilpres 2024 karena dia anak presiden".
Kondisi pasca pembacaan putusan peradilan tersebut dinilai tidak serta-merta meredam ketegangan, melainkan justru memicu meluasnya polemik di ruang publik.
Ia menyoroti gejolak sentimen publik dengan mengucapkan, "namun singkat kata setelah keputusan MK itu bukannya masyarakat politik Indonesia menjadi tenang tapi justru kasus Gibran tidak layak jadi presiden membuat kemarahan makin meluas di masyarakat Indonesia gelombang demi gelombang masyarakat marah karena Gibran seharusnya tidak mungkin lolos jadi Bapras karena terbukti tidak punya ijazah SMA atau SLRTA yang sederajat".
Lebih jauh, ia menengarai adanya kerja sama terselubung di antara berbagai elemen politik pendukung untuk membangun opini mengenai kekuatan figur tertentu.
Tudingan tersebut dilontarkannya secara lugas melalui kalimat, "namun ada patulipat antara KPU kekuatan politik pendukung Jokowi dan para buzzers bayeran serta barisan termul yang mencoba mengesankan Jokowi masih sakti masih bisa mengubah jalannya sejarah".
Tokoh reformasi ini menambahkan bahwa bertahannya posisi wakil presiden yang dinilai bermasalah secara legalitas akan berdampak pada kekecewaan publik jangka panjang.
Kekhawatiran itu disampaikan secara mendalam dengan menuturkan, "namun saudara-saudara alhamdulillah banyak tokoh yang yakin makin lama Gibran nongkrong di kursi bres makin meluas kekecewaan dan kemarahan masyarakat punya wakil presiden yang tidak sah yang legitimate dan ilegal kenyataan ini bisa memancing kearan yang lebih luas dan lebih eksklusif ini saya khawatirkan kalau kemarahan masyarakat sipil terus memanas akibat tidak mau mundur dan bisa mengarah pada titik ledak".
Guna mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan keamanan, ia meminta presiden terpilih untuk segera mengambil langkah persuasif terhadap mantan kepala negara.
Rekomendasi taktis tersebut diutarakannya dengan pesan berbunyi, "saya ingin mengingatkan jangan sampai terjadi ledakan sosial yang belum tentu bisa dijinakkan oleh aparatur keamanan dan pertahanan kita jadi masukan saya untuk Prabowo Anda paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi semacam people power yakinkan Jokowi Mas Prabowo bahwa Gibran sudah waktunya mundur".
Pihaknya berpendapat bahwa aktivitas politik yang dilakukan oleh mantan presiden pasca purnatugas cenderung menimbulkan riak politik baru yang tidak produktif.
Ia memberikan penilaian subjektif mengenai peran tersebut dengan menyatakan, "peran Jokowi setelah lengser memang cuma satu jadi trouble maker maskowi ini senang kalau masih bisa nampang di panggung politik dan masih bisa menciptakan huru-hara bagaimana merusak Indonesia jokowi mungkin salah satu oknum yang tidak boleh dianggap enteng".
Untuk memperkuat argumennya, pembicara memaparkan bahwa saran pelepasan jabatan demi menjaga situasi nasional juga datang dari pemikir lembaga penasihat resmi.
Ia mengungkapkan adanya rekomendasi internal tersebut dengan berujar, "kita dengar keprihatinan beberapa tokoh kita tentang Gibran yang sudah tidak pantas lagi jadi wakil presiden jadi Rogi Gerung salah satu anggota WIMPRES sudah menyarankan kepada Kibran untuk mundur demi menjaga stabilitas dan mencegah amok massa".
Selain dari kalangan praktisi pemerintahan, pandangan serupa perihal ketidaklayakan syarat formal juga diklaim telah dikaji oleh pakar hukum dari perguruan tinggi.
Doktrin hukum dari akademisi kampus tersebut dipaparkannya melalui kalimat, "kemudian juga pakar hukum tata negara Prof hest Army Wulan dari Universitas Surabaya Ubaya menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wabres jadi mundur saja".
Dukungan terhadap aspek moral dan etika ketatanegaraan juga turut disuarakan oleh pengamat ahli di bidang strategi pertahanan dan keamanan nasional.
Ia mengutip anjuran etis dari akademisi tersebut dengan menegaskan, "bahkan Profesor Selamat Ginding dari Universitas Nasional UNAS pengamat paling jeli urusan pertahanan dan keamanan negara sudah menasihati Gibran secara etis kibran perlu mempertimbangkan mundur".
Kembali ia menegaskan komitmen dukungannya kepada kepala negara agar fokus menjalankan agenda pembangunan nasional secara lebih efisien tanpa hambatan politis.
Penegasan akhir tersebut disampaikan kepada presiden dengan ungkapan, "untuk Pak Prabowo saya ulangi lagi 3 tahun masa bakti Anda akan jauh lebih produktif kalau Gibran didrop saja selesai saudara-saudara".
Sebagai penutup, ia merujuk pada adanya petisi kolektif yang telah digaungkan oleh wadah persatuan purnawirawan militer sejak periode sebelumnya.
Ia mengingatkan eksistensi gerakan moral tersebut dengan menyatakan secara utuh, "seluruh anggota FPI Forum Prajurit Pern sejak 2 tahun lalu juga sudah mengimbau DPR MPR untuk memakzulkan Gibran mau tunggu apaagi Pak Prabowo jadi ini untuk Anda Mas Prabowo ya kalau mau maju lagi ya itu singkirkan sekarang saja enggak usah jauh-jauh ya terlalu lama si Gibran Neraka Bumi ini mudah-mudahan keadaan menjadi baik".
Sebelum mengakhiri pembicaraannya, ia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas segala potensi kekhilafan kata di hadapan pemirsa setianya.
Kalimat penutup beserta salam kedamaian diucapkan secara lengkap yaitu, "sementara itu dulu kalau ada kesalahan-kesalahan saya saya mohon maaf manusia biasa tidak meras sepi dari kekhilafan kesalahan dan lain-lain asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
