Repelita Jakarta - Gerakan penolakan terhadap pemenuhan syarat administratif pimpinan nasional kini mulai meluas hingga ke lingkup komunitas internasional.
Aspirasi kritis tersebut disuarakan oleh aliansi masyarakat luar negeri guna mengawal jalannya sistem ketatanegaraan agar tetap berpijak pada koridor hukum asli.
ADVERTISEMENT
Pernyataan substantif mengenai desakan konstitusional tersebut dipaparkan oleh Ketua Forum Tanah Air Tata Kesantra dalam diskusi interaktif di kanal YouTube Hersubeno Point yang disiarkan pada hari Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam tayangan tersebut, ia menyoroti materi putusan peradilan tertinggi menyangkut keabsahan dokumen kelulusan milik Gibran Rakabuming Raka yang dinilai komromistis.
Ia menerangkan pandangan aliansi dunia tersebut dengan menyatakan, kami melihat bahwa putusan MK itu ee sangat kompromistis memang ya artinya di satu pihak ee menyatakan bahwa memang GIBRAN tidak terbukti ada ijazahnya karena memang tidak ada di persidangan buktinya tapi bahwa di lain pihak ee pihak DNI CS itu tidak bisa dikabulkan karena tidak punya legal standing.
Selain mengkritisi jalannya persidangan konstitusi, aliansi tersebut juga melayangkan draf seruan terbuka yang memuat empat poin usulan strategis kepada jajaran pimpinan tertinggi negara.
Menurut penilaian kolektif mereka, eskalasi konflik administratif ini semestinya diselesaikan melalui mekanisme kedaulatan di dewan perwakilan demi mencegah ledakan kemarahan sosial.
Ia menjabarkan alur penyelesaian tersebut di hadapan publik dengan berpendapat, kita memaknai putusan tersebut itu ee sebagai jembatan untuk membawa ketidakpastian politik ke dalam mekanisme kedaulatan rakyat ya dalam hal ini melalui DPR tentunya ya jadi bukan sebagai alasan untuk membiarkan persoalan berlarut-larut seperti yang saya ceritakan tadi nanti dari ayahnya sekarang anaknya lagi.
Lebih lanjut, ia mendorong agar wakil kepala negara melepaskan posisinya secara sukarela demi menjaga wibawa kelembagaan serta memulihkan ketenangan kehidupan berbangsa.
Ia menilai bahwa pilihan pengunduran diri sepihak tersebut merupakan draf pembuktian terhormat dari seorang pemimpin muda milenial di hadapan ratusan juta rakyat.
Ia menegaskan poin utama dari maklumat tersebut di akhir perbincangan dengan menyatakan, mempertimbangkan kepentingan bangsa ketenangan masyarakat martabat lembaga kepresidenan ya kan kita menyerukan agar mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan wakil presiden.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
