Berita, Nasional

Akbar Faizal Minta Maaf Pernah Dukung Jokowi, Rocky Gerung Bongkar Motif Dinasti Politik Dinilai Pemicu Keretakan Elite

Repelita.net

18 August 2026 21:06 WIB • 474 view

Akbar Faizal Minta Maaf Pernah Dukung Jokowi, Rocky Gerung Bongkar Motif Dinasti Politik Dinilai Pemicu Keretakan Elite
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Percakapan mendalam antara pengamat politik Rocky Gerung dan mantan legislator Akbar Faizal kembali menyedot perhatian khalayak ramai. Lewat tayangan bertajuk AKBAR FAIZAL - ROCKY GERUNG TUNTASKAN PERDEBATAN LAMA.

ALASAN MENGAPA JOKOWI DITINGGALKAN di saluran YouTube Akbar Faizal Uncensored, kedua tokoh tersebut menguliti hubungan politik, kejenuhan para elite terhadap kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga peta kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Pertemuan tersebut menjadi catatan penting lantaran Akbar Faizal secara terbuka mengulas kembali perannya di masa lalu yang sempat menjadi pendukung utama Jokowi sekaligus penyeimbang silang pendapat dengan Rocky Gerung di ruang publik.

Dalam perbincangan itu, Akbar Faizal membeberkan dinamika perdebatan pemikiran yang berlangsung intens selama hampir satu dekade terakhir bersama Rocky Gerung. Ia bahkan tanpa ragu melayangkan permohonan maaf secara terbuka atas dukungannya di masa lalu terhadap Jokowi.

Pada tanggal unggahan 18 Agustus 2026, mantan anggota DPR RI Akbar Faizal mengutarakan refleksi kepercayaannya, "Saya merasa meyakini bahwa orang ini adalah wakil dari seluruh pikiran dan harapan kita tentang Indonesia yang lebih baik. Sampai kemudian saya tidak lagi yakin dengan itu"

Merespons sikap tersebut, Rocky Gerung memandang permohonan maaf itu bukan sebagai masalah pribadi, melainkan wujud penilaian rasional atas dinamika kekuasaan politik.

Bagi Rocky, perbedaan pandangan di ruang terbuka merupakan hal yang wajar, namun yang paling mendasar adalah konsistensi untuk terus mengawasi dan mengkritisi jalan pemerintahan secara objektif.

Rocky Gerung turut membongkar analisis sejarah mengenai pola kepemimpinan Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Surakarta hingga menduduki kursi Presiden.

Ia menilai narasi populisme yang dibangun sejak awal kepemimpinan cenderung mengesampingkan perdebatan substansial atas gagasan serta rancangan kebijakan publik.

Dalam pandangannya, kebijakan serta gaya komunikasi politik di hadapan publik kerap dipoles sedemikian rupa demi kepentingan citra semata. Narasi keberhasilan pembangunan atau penanganan isu sosial sering disajikan secara berlebihan tanpa ditopang oleh pemikiran teknokratis yang matang.

Lebih jauh, Rocky menganggap bahwa arah utama dari bangunan populisme tersebut belakangan makin bergeser menuju penguatan dinasti politik keluarga. Perubahan fokus dari konsolidasi demokrasi menuju ambisi dinasti dinilai menjadi pemicu utama mengapa sejumlah elite politik dan kalangan akademisi mulai membatasi diri serta mengambil jarak dari lingkaran kekuasaan.

Pembahasan kemudian berlanjut pada esensi filosofis dari sistem demokrasi. Rocky menegaskan bahwa kedaulatan rakyat bersifat mutlak dan tidak pernah diserahkan sepenuhnya kepada politisi maupun pejabat pemerintah.

Menurut pandangannya, politik merupakan sarana untuk mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi hadir sebagai alat kontrol agar warga memiliki ruang utuh dalam menuntut hak-hak dasarnya. Kekhilafan fatal para penyelenggara negara terjadi saat mereka menganggap kedaulatan rakyat telah berpindah sepenuhnya ke tangan kekuasaan, sehingga mengabaikan kritik dan masukan dari publik.

Memasuki pembahasan mengenai era pemerintahan Prabowo Subianto, kedua narasumber membedah dilema legitimasi serta beban politik yang diwariskan dari era sebelumnya.

Prabowo dinilai menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan independensi kebijakan serta membuktikan komitmen perbaikan ekonomi di tengah sorotan publik.

Rocky menegaskan bahwa posisi kritisnya tidak terikat pada sosok individu, melainkan pada kebijakan yang dilahirkan.

Apabila terdapat langkah pemerintah yang menyimpang dari prinsip kepatutan dan keadilan publik, maka gelombang kritik keras akan terus dilayangkan.

Diskusi tersebut diakhiri dengan seruan untuk selalu mengedepankan etika dalam berpolitik serta menjadikan rekam jejak masa lalu sebagai pijakan dalam membangun optimisme serta arah demokrasi Indonesia ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung