Berita, Nasional

Ahmad Khozinudin Desak Bareskrim Polri Tetap Usut Dugaan Pidana Dokumen Pendidikan Gibran Rakabuming Raka

Repelita.net

18 November 2026 00:03 WIB • 47 view

Ahmad Khozinudin Desak Bareskrim Polri Tetap Usut Dugaan Pidana Dokumen Pendidikan Gibran Rakabuming Raka
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Praktisi hukum Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa langkah Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden tidak menghentikan proses hukum pidana terkait dugaan keterangan tidak benar dalam surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya.

ADVERTISEMENT



Ia menilai penggunaan nomenklatur pernyataan berhenti oleh Gibran jauh sebelum rapat paripurna DPR berjalan merupakan bentuk penyelamatan politik agar terhindar dari label wakil presiden pecatan sekaligus tetap mengantongi fasilitas pensiun dan tunjangan negara.

"Nomenklaturnya berhenti, pernyataan berhenti bukan mundur, sudah ada putusan MA kok sudah jelas dia salah kok dia berhenti, akhirnya apa dia dapat hak keuangan negara, dapat uang pensiun dua puluh jutaan, dapat santunan perumahan, listrik, air, dan sebagainya, keamanan dari Paspampres kemudian tunjangan transportasi, sopir, kendaraan, rugi kita," ujar Ahmad Khozinudin.

Untuk mencegah pembebanan uang pajak rakyat bagi pejabat yang cacat syarat pencalonan, ia mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat agar menerbitkan ketetapan pemberhentian tidak dengan hormat atau tetap melanjutkan proses hak menyatakan pendapat di DPR.

Di jalur pidana, Khozinudin bersama tim advokasi baru saja mendatangi Bareskrim Polri guna menyerahkan salinan resmi putusan Mahkamah Agung sebagai penguat laporan dugaan pemalsuan dokumen dan keterangan palsu yang telah dilayangkan sejak 7 Oktober 2026.

Ia memaparkan bahwa penyidik Bareskrim telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari pelapor hingga ahli, serta akan memanggil pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerbit surat penyetaraan maupun Gibran selaku pihak yang menggunakan dokumen tersebut.

"Yang jelas kami sudah meminta hari ini kami baru dari Bareskrim menegaskan beberapa hal, yang pertama mundurnya Gibran itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, pidana jalan terus," tegasnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti tercantumnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai orang tua dalam berkas surat keterangan penyetaraan tersebut yang patut didalami penyidik terkait ada tidaknya pengaruh kekuasaan di balik penerbitannya.

Khozinudin pun mendesak mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tengah tersandung skandal penyadapan agar membuka seluruh fakta di balik lingkaran kekuasaan demi membersihkan institusi penegak hukum dan menegakkan keadilan di tanah air.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung