Repelita Jakarta - Langkah berani institusi penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan skandal berkas syarat pencalonan kepemimpinan nasional menuai apresiasi besar dari kalangan praktisi hukum.
ADVERTISEMENT
Pihak pelapor secara terbuka menyatakan rasa hormat atas integritas Korps Bhayangkara yang dinilai konsisten menjaga marwah independensi tanpa terpengaruh oleh intervensi lingkaran kekuasaan Solo.
Pernyataan resmi mengenai pengawalan pro-justitia atas keabsahan dokumen tanda tamat belajar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut disiarkan secara meluas oleh kanal YouTube TV Hukum pada hari Sabtu, 17 Oktober 2026.
"masih dalam proses penyidikan," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam komitmen resminya untuk mengusut tuntas berkas aduan administrasi pemilu tersebut.
Langkah taktis kepolisian ini disambut baik oleh advokat Ahmad Khozinuddin selaku pihak pembuat laporan pengaduan formal di gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Pihak hukum menerangkan bahwa keseriusan penyidik merupakan babak krusial untuk menguji materiil surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan secara kilat oleh jajaran kementerian terkait.
"Kemedasmen dilaporkan atas dugaan membuat surat atau surat yang tidak benar sementara Kipran dilaporkan dengan dugaan menggunakan surat palsu atau surat yang tidak benar" urai Ahmad Khozinuddin membedah konstruksi delik pidana aduannya.
Di sisi lain, mantan Presiden Joko Widodo bersikeras mengulang pembelaannya dengan melempar tuduhan miring mengenai adanya keterlibatan aktor luar dalam memperkeruh suasana siber.
"ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ramai sekali" keluh Joko Widodo mencoba menghalau bergulirnya proses penyidikan kepolisian.
Kendati diterpa silang protes dinasti, barisan praktisi hukum mengimbau seluruh elemen masyarakat agar senantiasa mengawal ketat jalannya pemeriksaan perkara demi tegaknya supremasi keadilan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
