Repelita Jakarta - Gelombang desakan yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya terus berembus kencang di tengah dinamika politik nasional.
Sikap tegas tersebut secara terbuka disuarakan oleh sebanyak 150 Guru Besar yang bergabung dalam Forum Guru Besar Indonesia.
ADVERTISEMENT
Pernyataan krusial tersebut mengemuka setelah dipublikasikan melalui surat terbuka pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Menanggapi desakan 150 Guru Besar tersebut, pegiat media sosial Arif Wicaksono melontarkan pertanyaan menohok terkait sikap Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah kehilangan legitimasi.
Arif Wicaksono mempertanyakan apakah sang Wakil Presiden benar-benar tidak mengerti etika atau justru sengaja mengabaikan standar kelayakan kepemimpinan demi mempertahankan kekuasaannya.
"Pertanyaannya, apakah Gibran benar-benar tak paham arti malu, atau memang sengaja menginjak-injak standar kelayakan demi bertahan di kursi yang sudah kehilangan legitimasi?," ujar Arif Wicaksono.
Selain memberikan kritik tajam, Arif Wicaksono juga menyinggung potensi munculnya kelompok akademisi lain yang bakal pasang badan untuk memberikan pembelaan politis.
Ia menyebut istilah sindiran mengenai hadirnya kelompok tandingan untuk merespons gelombang desakan pengunduran diri tersebut.
"Kita tunggu dan lihat apakah akan ada guru besar tandingan," ujar Arif Wicaksono.
Di sisi lain, Forum Guru Besar Indonesia dalam surat terbukanya membeberkan pertimbangan mendasar di balik tuntutan penanggalan jabatan Wakil Presiden.
Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi akibat batasan prosedur serta kedudukan hukum, majelis hakim dinilai tidak menemukan bukti meyakinkan terkait keaslian dokumen luar negeri yang setara tingkat SLTA.
"Fakta hukum yang terungkap di lembaga peradilan tertinggi konstitusi ini membawa implikasi moral dan etis yang teramat berat bagi jalannya roda pemerintahan," tulis Forum Guru Besar Indonesia.
Forum Guru Besar Indonesia menegaskan tiga isu utama, mencakup runtuhnya keteladanan etika bernegara, ancaman krisis legitimasi di mata generasi muda dan dunia pendidikan, hingga beban politik yang menggerus kredibilitas stabilitas nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait desakan dari 150 guru besar tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
