Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Senin, 2 Maret 2026, melakukan percakapan telepon dengan Emir Qatar untuk menekankan perlunya deeskalasi dan kembali ke dialog di tengah perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
"Beberapa menit yang lalu, beliau berbicara melalui telepon dengan Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Negara Qatar," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan, dilansir dari Antara, Selasa, 3 Maret 2026.
Sekretaris Jenderal mengulangi kecamannya terhadap serangan baru-baru ini terhadap Qatar, yang dinilai melanggar kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut.
Juru bicara PBB itu mengatakan kedua pemimpin tersebut membahas kebutuhan yang mendesak untuk mengakhiri eskalasi militer di Timur Tengah dan kembali ke dialog demi stabilitas regional.
“Selama akhir pekan ini, beliau juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Kesultanan Oman, Yang Mulia Badr bin Hamad Al Busaidi,” ungkap Dujarric menambahkan.
Sekretaris Jenderal memuji Oman atas upayanya selama ini dalam memediasi negosiasi damai di kawasan Timur Tengah.
Ia juga menegaskan kembali kecamannya terhadap serangan terhadap Iran dan serangan balasan Iran terhadap negara-negara Teluk yang menjadi korban eskalasi.
Dujarric menambahkan bahwa Kepala PBB itu juga melakukan sejumlah percakapan intensif dengan para duta besar dari negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk.
Sementara itu Washington Post melaporkan meningkatnya keresahan di dalam Pentagon menyusul keputusan Presiden Donald Trump melancarkan operasi militer besar-besaran ke Iran.
Para pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperingatkan bahwa konfrontasi tersebut dapat meningkat secara tidak terkendali dan membebani persediaan pertahanan udara AS yang sudah terbatas di kawasan.
Keresahan di tubuh militer Amerika semakin menjadi setelah Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi tiga anggota militernya tewas dalam serangan balasan Iran di Kuwait.
Menurut laporan Washington Post yang dikutip Selasa, 3 Maret 2026, para pejabat Pentagon khawatir eskalasi lebih lanjut akan memaksa Amerika Serikat mengerahkan lebih banyak aset militer ke Timur Tengah di tengah tekanan sumber daya yang sudah berat.
Sejumlah perwira tinggi militer AS secara pribadi menyatakan kegelisahan bahwa keputusan Trump untuk merespons rencana serangan Israel telah menyeret Amerika ke dalam konflik yang tidak sepenuhnya dipahami risikonya.
Para anggota parlemen Amerika juga telah memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan akan membebani kapasitas militer Amerika pada saat sumber daya sudah berada di bawah tekanan berat.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Selasa menuduh Washington mengorbankan nyawa warga Amerika dan Iran untuk memajukan agenda "Israel Raya" di kawasan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang membela serangan baru-baru ini terhadap Iran di hadapan publik.
Dalam pernyataan yang diunggah ke media sosial resminya, Araghchi mengatakan komentar terbaru Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat memasuki perang pilihan yang selaras dengan tujuan strategis Israel.
Perang tersebut lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan Israel daripada bertindak sebagai respons terhadap ancaman yang akan segera terjadi terhadap keamanan Amerika Serikat.
"Tidak pernah ada yang disebut ancaman Iran," tulis Araghchi dengan tegas membantah tuduhan Washington selama ini.
Ia berargumen bahwa pertumpahan darah Amerika dan Iran adalah tanggung jawab mereka di Washington yang memprioritaskan perhitungan strategis Israel di kawasan.
"Rakyat Amerika pantas mendapatkan yang lebih baik dan harus merebut kembali negara mereka," tambahnya dalam pernyataan yang memicu perdebatan luas.
Pernyataan Rubio disampaikan selama pengarahan di Capitol Hill pada hari Senin, di mana ia menggambarkan serangan AS sebagai tindakan preemptif yang diambil untuk mengantisipasi pembalasan Iran.
Tindakan itu diambil setelah Israel merencanakan serangan terhadap target-target di Teheran yang kemudian memicu kekhawatiran akan keselamatan pasukan Amerika.
Menurut Rubio, para pejabat Amerika Serikat percaya bahwa jika Israel bergerak lebih dulu, Iran akan segera menargetkan pasukan AS di wilayah tersebut sebagai balasan.
"Ancaman yang akan segera terjadi adalah kami tahu bahwa jika Iran diserang, dan kami percaya mereka akan diserang, mereka akan segera menyerang kami," kata Rubio membela keputusan pemerintah.
Ia berpendapat bahwa serangan yang dilakukan lebih dulu justru akan mencegah korban jiwa yang lebih besar di pihak Amerika Serikat di kemudian hari.
Rubio juga menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk melemahkan kemampuan rudal balistik dan angkatan laut Iran secara signifikan untuk jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa agresi tersebut sah karena para pemimpin senior Kongres, termasuk yang disebut Gang of Eight, telah diberi pengarahan sebelumnya.
Gang of Eight merujuk pada kelompok terpilih yang terdiri dari delapan pemimpin Kongres terkemuka dari kedua partai.
Mereka termasuk pemimpin partai dari kedua kamar dan kepala komite intelijen yang menerima pengarahan keamanan nasional paling sensitif secara berkala.
Terlepas dari pembelaan Rubio, pengakuannya bahwa rencana Israel memengaruhi waktu tindakan AS telah memicu kritik tajam di Washington.
Beberapa anggota parlemen berpendapat bahwa hal ini melemahkan klaim sebelumnya bahwa Iran merupakan ancaman independen dan langsung terhadap pasukan AS.
Perwakilan Joaquin Castro mengkritik komentar Rubio, dengan menyatakan bahwa komentar tersebut mengindikasikan operasi yang direncanakan Israel telah membahayakan pasukan Amerika di lapangan.
Komentator konservatif Matt Walsh juga mempertanyakan kerangka pernyataan tersebut, dengan mengatakan bahwa pengakuan itu menyiratkan Amerika Serikat telah terseret ke dalam perang karena kepentingan negara lain.
Menurut Reuters, para pejabat pemerintah mengatakan kepada staf kongres dalam pengarahan tertutup bahwa tidak ada intelijen yang menunjukkan Iran telah merencanakan untuk menyerang pasukan AS terlebih dahulu.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang ambang batas hukum untuk tindakan militer tanpa deklarasi perang resmi dari Kongres Amerika Serikat.
Sebelumnya pada Sabtu, 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa dari kalangan sipil.
Iran membalas dengan serangan gelombang demi gelombang terhadap wilayah Israel, serta pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di seluruh Timur Tengah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

