Repelita Jakarta - Jurnalis senior Zakki Amali mengungkap seluk-beluk pendanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kerap dipromosikan Presiden Prabowo Subianto.
Dia membeberkan perbedaan mencolok antara nasib guru honorer dan aliran dana ke yayasan pengelola dapur MBG, yang dinilainya sebagai bentuk pemborosan uang negara.
Menurutnya, guru honorer harus bertahan dengan gaji pas-pasan, sering hanya ratusan ribu hingga 2 juta per bulan meski sudah mengabdi belasan tahun.
Di sisi lain, mekanisme terbaru memberi kemudahan luar biasa pada yayasan pengelola dapur MBG.
"Tidak habis pikir, petunjuk teknis terbaru menunjukkan Yayasan pengelola MBG dapat insentif Rp6 juta per hari selama 313 hari," ungkap Zakki, Selasa (17/2/2026).
Yang menarik, insentif senilai itu tetap dibayar penuh meski hari libur tanpa mempertimbangkan aktivitas operasional.
"Libur pun masih dapat, insentif itu tanpa kena pajak, Rp6 juta dikali 313 hari sama dengan Rp1,87 miliar per SPPG," bebernya dengan rinci.
Perhitungan itu jadi mencemaskan ketika dikaitkan dengan jumlah Sentra Pengolahan dan Pendistribusian Makanan (SPPG) yang dikelola Polri.
Zakki lalu menyodorkan angka yang cukup mengejutkan terkait besaran dana yang mengalir ke institusi tersebut.
"Bayangin Polri kelola 1.179 SPPG, per hari dapat insentif Rp7,07 miliar dan setahun jadi Rp2,21 triliun," katanya dengan nada heran.
Itu belum termasuk TNI, yang mendapat alokasi pembangunan hingga 2.000 SPPG untuk dikelola oleh institusi pertahanan.
Saat ini, 452 SPPG di bawah TNI sudah beroperasi dan akan terus bertambah seiring waktu berjalan.
"Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI, udahlah bubar aja negara ini," cetusnya dengan nada kesal.
Zakki menjelaskan, ada perubahan fundamental dalam mekanisme pembayaran insentif pengelolaan MBG.
Tahun 2025, insentif dihitung berdasarkan porsi yang benar-benar disalurkan atau dikenal dengan skema output based.
Kini, skemanya berubah menjadi availability based, di mana insentif Rp6 juta per hari mengalir hanya dengan status siap sedia.
Bahkan insentif tetap diberikan jika dapur belum beroperasi secara optimal dalam melayani masyarakat.
"Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat Rp6 juta per hari, cukup duduk manis dukung rejim," sindirnya.
Ia menegaskan, program ini terlihat seperti celah untuk menggerogoti keuangan negara secara sistematis.
"Memang MBG ini dibikin buat mengeruk duit negara," tegasnya dengan penuh keyakinan.
Menurut Zakki, perbedaan perlakuan terhadap elite dan rakyat sangat nyata dalam kebijakan ini.
"Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban," kuncinya, menyoroti diksi yang dipilih pemerintah dalam mengategorikan bantuan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
