Yusuf Dumdum Heran Impor 105 Ribu Pikap India untuk Kopdes Merah Putih: Program Belum Jalan, Utang Rp240 Triliun

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyampaikan kekhawatiran atas rencana impor sebanyak 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Yusuf mengungkapkan keheranannya karena program koperasi tersebut belum berjalan secara penuh dan belum memiliki proyeksi keuntungan yang jelas serta terukur.

Gue masih gak habis pikir kok bisa kopdes merah putih belum jalan dan belum thu keuntungannya seperti apa tapi sudh berani impor 105.000 mobil dari India ujarnya pada Kamis tanggal 26 Februari 2026.

Ia mempertanyakan asal-usul dana pengadaan kendaraan dalam jumlah sangat besar tersebut.

Menurut Yusuf pembiayaan dilakukan melalui skema pinjaman dari bank-bank milik negara dengan cicilan mencapai Rp40 triliun setiap tahun selama enam tahun sehingga total mencapai sekitar Rp240 triliun.

Terus dananya dari mana ternyata dananya dari utang melalui Bank Himbara dengan cicilan mencapai Rp40 triliun per tahun selama 6 tahun total sekitar Rp 240 triliun sebutnya.

Yusuf menilai skema pembiayaan bernilai fantastis itu berpotensi menimbulkan masalah baru apabila tidak dikelola dengan transparansi dan profesionalisme tinggi.

Ia menyinggung kondisi sejumlah badan usaha milik negara yang mengalami kerugian akibat pengelolaan yang kurang baik.

Pantesan banyak BUMN yg bobrok merugi lha cara kelolanya barbar kita lihat saja gimana Kopdes Merah putih nanti tandasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Ikatan Agen Toyota Otomotif Hari Budianto menyatakan bahwa anggapan produksi nasional tidak mencukupi merupakan kesalahan data yang fatal.

Ia menyebutkan tujuh pabrikan besar di Indonesia yaitu Suzuki Daihatsu Toyota Mitsubishi Isuzu Wuling dan DFSK memiliki kapasitas produksi pikap hingga satu juta unit per tahun.

Klaim bahwa produksi lokal tidak mencukupi adalah kekeliruan data yang fatal saat ini tujuh pabrikan besar di Indonesia Suzuki Daihatsu Toyota Mitsubishi Isuzu Wuling dan DFSK memiliki kapasitas produksi pickup yang mencapai 1 juta unit per tahun dengan realisasi utilisasi yang masih memiliki ruang idle kapasitas menganggur yang besar ujar Hari pada Selasa tanggal 24 Februari 2026.

Hari menegaskan bahwa impor seharusnya menjadi opsi terakhir terutama untuk pengadaan oleh badan usaha milik negara dan pemerintah.

Pengadaan tersebut terikat pada kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta upaya memperkuat ketahanan industri nasional dan menjaga devisa negara.

Industri otomotif dalam negeri dinilai sangat mampu memenuhi kebutuhan kendaraan untuk program Agrinas Pangan Nusantara tanpa bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Hari juga menyoroti dampak ekonomi makro jika impor tetap dilaksanakan dengan nilai mencapai Rp24,66 triliun.

Impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara berkaitan dengan devisa yang dikeluarkan cukup besar sehingga menyebabkan potensi nilai tambah hilang dari Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun dari total impor Rp 24,66 triliun imbuhnya.

Menurutnya jika produksi dilakukan di dalam negeri sekitar 60 hingga 70 persen biaya akan berputar di dalam ekonomi domestik.

Dampaknya meluas mulai dari proses perakitan hingga rantai manufaktur komponen tingkat satu hingga tiga serta sektor logistik dan jasa pendukung lainnya.

Hari mengaitkan hal tersebut dengan target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen pada tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menyerahkan kontrak Rp 24,66 triliun ke luar negeri berarti kita sedang mengekspor lapangan kerja ke India di saat jutaan tenaga kerja terampil kita di Bekasi Karawang dan wilayah lainnya membutuhkan kepastian kerja katanya.

Ia menambahkan bahwa kendaraan penggerak empat roda dua produksi lokal telah terbukti andal dalam mendistribusikan logistik desa di berbagai medan selama puluhan tahun.

Dari segi harga layanan purna jual serta jaringan servis dan distribusi suku cadang produk dalam negeri dinilai lebih kompetitif dan menjangkau daerah luas.

Waktu pengiriman kendaraan dari pabrikan domestik juga relatif lebih cepat dibandingkan produk impor dalam jumlah besar.

Atas dasar pertimbangan tersebut Ikatan Agen Toyota Otomotif mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Organisasi itu mendorong agar pengadaan kendaraan untuk program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dialihkan ke industri otomotif nasional.

Langkah tersebut dianggap krusial guna menjaga keberlanjutan industri serta memperkuat kemandirian di sektor strategis nasional.

IATO menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menegaskan kemampuan industri dalam negeri memenuhi kebutuhan pikap sehingga manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.