Yorrys Raweyai: Jokowi 17 Kali ke Papua tapi Kekerasan Makin Tinggi, Janji Tak Terealisasi! "Ini Tukang Bohong'

 

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Yorrys Raweyai secara terbuka menyatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo belum berhasil menyelesaikan persoalan kekerasan berulang yang terus terjadi di wilayah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys saat menerima audiensi dari perwakilan Amnesty International yang melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Tragedi Gearek 2025 yang melibatkan serangan helikopter militer yang menjatuhkan mortir ke sebuah kampung di Papua.

Yorrys menekankan bahwa isu Papua merupakan permasalahan rumit yang telah berlangsung selama tujuh puluh tahun sejak integrasi dengan Republik Indonesia dan melintasi delapan masa kepresidenan.

Persoalan Papua ini agak rumit ini sudah delapan presiden sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia ujar Yorrys seperti dikutip pada Rabu 11 Februari 2026.

Ia menyebut hampir semua insiden kekerasan di Papua selalu melibatkan aparat keamanan meskipun hingga kini belum ada penyelesaian yang menyentuh akar masalah secara tuntas.

Yorrys menyoroti ironi pada masa kepemimpinan Jokowi yang justru mencatat kunjungan paling banyak ke Papua dibandingkan presiden sebelumnya.

Beliau Jokowi adalah presiden satu-satunya yang sudah datang 17 kali ke Papua tuturnya.

Meski demikian frekuensi kunjungan tersebut tidak diikuti dengan penurunan tingkat kekerasan di wilayah tersebut.

Eskalasi kekerasan tinggi terus sampai Amnesty International memberikan ekspose bahwa angka pelanggaran HAM terbesar ada di periode beliau ucap Yorrys.

Berdasarkan fakta tersebut Yorrys mempertanyakan efektivitas peran Jokowi dalam menangani konflik Papua karena janji yang disampaikan saat berkunjung tidak terealisasi.

Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau apa ya datang memberikan janji kan Yorrys menuturkan.

Ia menjelaskan bahwa DPD RI terus mendorong penyelesaian damai di Papua salah satunya melalui pembentukan wadah MPR for Papua bersama lembaga terkait lainnya.

Upaya tersebut sering terhambat oleh birokrasi yang rumit serta ego sektoral di tingkat kementerian.

Yorrys memberikan contoh pengalamannya berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan saat itu Mahfud Md mengenai pendekatan komprehensif untuk Papua.

Dominasi unsur militer dalam lembaga sipil menjadi salah satu penghalang utama bagi upaya perdamaian menurutnya.

Ego sektoral di dalam situ sangat besar sehingga membuat mereka kesulitan kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga