YLBHI: Kebijakan Prabowo ke AS dan Gaza Langgar Konstitusi serta Dukung Impunitas Genosida

Repelita Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto terutama terkait perjanjian dagang dengan Amerika Serikat serta rencana pengiriman pasukan ke Gaza dalam kerangka aliansi baru.

Menurutnya langkah-langkah tersebut telah melanggar konstitusi mengubah arah politik bebas aktif Indonesia dan menempatkan negara sebagai pendukung praktik impunitas atas kejahatan genosida.

Dalam diskusi yang berlangsung pada Rabu 25 Februari 2026 siang Isnur menilai posisi Indonesia di depan pemerintahan Donald Trump berada pada level inferior dan memelas sehingga terkesan seperti menyerahkan diri menjadi bagian dari blok Amerika.

Ia bahkan menganalogikan Indonesia seolah menjadi negara bagian ke-51 setelah Malaysia dan Kamboja dalam konteks hubungan tersebut.

Isnur menyoroti dua pelanggaran utama yang dilakukan eksekutif pertama pengabaian terhadap Pasal sebelas UUD 1945 yang mengharuskan persetujuan DPR atas setiap perjanjian internasional.

Presiden mengangkangi konstitusi Ini jelas menggadaikan kedaulatan tegas Isnur sambil membandingkannya dengan Letter of Intent IMF pada masa Soeharto yang merusak kemandirian ekonomi nasional.

Kedua pelanggaran terhadap norma hukum internasional dalam rencana pengiriman pasukan ke luar negeri yang harus didasarkan pada mandat Dewan Keamanan PBB serta melalui pembahasan mendalam dengan DPR sesuai undang-undang pertahanan dan TNI.

Tanpa mandat PBB pasukan Indonesia berpotensi dikategorikan sebagai kombatan bukan penjaga perdamaian sehingga menimbulkan risiko hukum serius.

Prabowo mengabaikan semua mandat Panglima TNI harus hati-hati kalau berangkat hanya bermodal perintah dari aliansi BOP dia ilegal ujar Isnur menekankan bahaya tersebut.

Ia juga mengkritik pergeseran sikap diplomatik Indonesia yang selama delapan puluh tahun konsisten menentang pendudukan Israel namun kini justru bergabung dalam aliansi yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dengan demikian Indonesia dinilai menjadi pendukung impunitas atas kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina sehingga memperkuat corak otoriter dalam pengambilan kebijakan Prabowo.

Isnur menyindir bahwa keputusan diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan bangsa maupun masukan dari kalangan diplomat berpengalaman.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendesak DPR serta seluruh aparat negara agar tidak tinggal diam menghadapi pelanggaran konstitusi dan hukum internasional tersebut.

Kita sebagai rakyat harus mendesak aparat negara untuk tidak mendiamkan pelanggaran konstitusi dan hukum internasional serta tidak menjadi bagian dari praktik impunitas terhadap kejahatan HAM yang keji pungkas Isnur.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga