Sandiaga Uno Ingatkan Pemerintah: Transfer Data WNI ke AS Jangan Jadi Komoditas Kejahatan Siber dan Rugikan Kedaulatan Digital

 

Repelita Jakarta - Isu pengalihan data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat menyusul kesepakatan perdagangan baru-baru ini memicu perhatian luas dari berbagai pihak.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap potensi ancaman terhadap privasi individu dan kedaulatan digital negara.

Sandiaga menyoroti risiko besar jika data pribadi masyarakat dijadikan komoditas yang rentan dieksploitasi untuk tindak kejahatan siber.

Kita harus perhatikan bahwa data-data tersebut jangan dijadikan komoditas nanti untuk potensi kejahatan cyber ujar Sandiaga pada Kamis tanggal 26 Februari 2026.

Ia menekankan kewajiban negara berdasarkan konstitusi untuk menjaga hak privasi setiap warga negara Indonesia.

Menurutnya segala kebijakan terkait pengelolaan data wajib mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.

Berkaitan dengan data-data yang harus kita setor saya berusaha untuk pemerintah akan melindungi hak privasi daripada warga negara kita sebutnya.

Sandiaga mengaitkan pengelolaan data dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan pemanfaatan sumber daya untuk kemaslahatan rakyat secara bersama-sama.

Ia menegaskan bahwa data sebagai aset strategis bangsa harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita harus memastikan bahwa data-data atau aset yang dimiliki bangsa apalagi untuk hajat hidup banyak itu harus memberikan kemaslahatan bagi perekonomian kita berbasis unsur kebersamaan dan kekeluargaan imbuhnya.

Sandiaga mengulangi peringatan agar data tidak dibuka menjadi celah bagi ancaman kejahatan siber yang semakin canggih.

Juga kita harus perhatikan bahwa data-data tersebut jangan dijadikan komoditas untuk potensi kejahatan cyber tukasnya.

Ia menegaskan bahwa jika terdapat kerja sama internasional dalam bidang data maka keuntungan ekonominya harus kembali sepenuhnya kepada rakyat Indonesia.

Karena dengan data-data tersebut kita juga harus memastikan bahwa benefit itu kepada orang Indonesia kepada ekonomi kita itu yang menjadi utama jelasnya.

Menurut Sandiaga perlindungan negara tidak terbatas pada wilayah fisik dan geografis melainkan juga mencakup ruang siber dan kedaulatan data.

Negara harus melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia jadi termasuk juga data-datanya WNI kita ini harus kita lindungi bukan hanya fisik bukan hanya geografi tapi juga dari segi kedaulatan data atau kedaulatan cyber kita tandasnya.

Meski menyampaikan berbagai peringatan Sandiaga tetap menunjukkan optimisme terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani isu ini.

Ia yakin pemerintahan saat ini akan selalu mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan internasional yang diambil.

Saya percaya Pak Prabowo dan dari pemerintahan akan menjunjung tinggi kedaulatan cyber kita sehingga kesepakatan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita sehingga kita bisa mencapai Indonesia emas di 2045 kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga