Prancis Selidiki Platform X Milik Elon Musk atas Dugaan Penyebaran Konten Ilegal dan Penyalahgunaan Data di Platform X

Repelita Paris - Otoritas penegak hukum di Prancis sedang melakukan penyelidikan kriminal mendalam terhadap platform media sosial X yang dimiliki oleh Elon Musk.

Penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpanan dan penyebaran konten pornografi anak serta rekayasa gambar digital atau deepfake yang bersifat eksplisit secara seksual.

Penyelidikan yang telah berlangsung selama satu tahun ini juga mencakup kemungkinan penyalahgunaan algoritma dan pengambilan data pengguna secara tidak sah oleh perusahaan atau para eksekutifnya.

Kejaksaan Paris secara resmi mengumumkan perluasan ruang lingkup penyelidikan setelah menerima sejumlah pengaduan terkait fungsi chatbot kecerdasan buatan Grok yang dioperasikan oleh platform X.

Unit kejahatan siber dari lembaga kejaksaan tersebut bekerja sama dengan kepolisian Prancis dan organisasi kepolisian Eropa Europol dalam mengusut berbagai dugaan pelanggaran hukum.

Tindakan penyelidikan ini berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan antara negara-negara Eropa dengan Amerika Serikat mengenai regulasi perusahaan teknologi besar dan batas-batas kebebasan berekspresi.

Elon Musk yang merupakan pendiri dan pemilik platform X serta mantan CEO Linda Yaccarino telah secara resmi dipanggil untuk menghadiri proses persidangan pada tanggal dua puluh April mendatang.

Selain kedua tokoh puncak tersebut, sejumlah staf lain dari perusahaan X juga telah mendapatkan panggilan resmi untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga saat ini belum ada tanggapan atau pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Elon Musk maupun pihak manajemen perusahaan X terkait dengan perkembangan penyelidikan tersebut.

Pada bulan Juli tahun sebelumnya, Elon Musk telah secara terbuka membantah berbagai tuduhan awal yang dilayangkan oleh pihak kejaksaan Prancis.

Pengusaha teknologi itu menilai penyelidikan kriminal yang diluncurkan oleh otoritas Prancis memiliki motif politik yang terselubung dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang objektif.

Namun pihak kejaksaan Prancis dengan tegas menolak anggapan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan semata-mata untuk memastikan kepatuhan platform X terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Prancis.

Sebuah pernyataan resmi dari kantor kejaksaan Paris menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelidikan ini merupakan bagian dari pendekatan konstruktif pemerintah Prancis.

Tujuan utama dari pendekatan tersebut adalah memastikan bahwa platform media sosial X mematuhi seluruh hukum nasional Prancis selama beroperasi di wilayah yurisdiksi negara tersebut.

Proses pemanggilan para saksi dan tersangka dalam kasus ini bersifat wajib menurut hukum Prancis meskipun penerapannya akan lebih kompleks ketika menyangkut individu yang tidak bertempat tinggal di dalam wilayah negara tersebut.

Setelah proses persidangan pada bulan April nanti, pihak berwenang Prancis akan memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah penyelidikan akan dihentikan atau justru dilanjutkan lebih mendalam.

Otoritas juga berwenang untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka jika ditemukan cukup bukti yang mendukung adanya pelanggaran hukum yang serius.

Keputusan tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan proses hukum dan kualitas bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik selama tahap investigasi berlangsung.

Penyelidikan kriminal ini pertama kali diluncurkan setelah pihak kejaksaan menerima pengaduan resmi dari seorang anggota parlemen Prancis bernama Eric Bothorel.

Pada hari Selasa tanggal tiga Februari dua ribu dua puluh enam, Bothorel menyatakan kepuasannya bahwa pengaduan yang diajukan sejak Januari dua ribu dua puluh lima akhirnya membuahkan tindakan nyata.

Anggota parlemen tersebut menuduh bahwa algoritma bias yang digunakan oleh platform X telah berpotensi mendistorsi operasi sistem pemrosesan data otomatis yang seharusnya berjalan secara netral dan adil.

Eric Bothorel menegaskan prinsip supremasi hukum yang berlaku di wilayah Eropa khususnya di Prancis melalui platform media sosial X.

Dia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun termasuk pemilik perusahaan teknologi besar yang bisa berada di atas hukum dan lepas dari pertanggungjawaban.

Pernyataan tegas dari politisi Prancis ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah setempat untuk menegakkan regulasi secara konsisten terhadap semua perusahaan teknologi yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya tanpa memandang latar belakang pemiliknya.

Sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan terhadap kinerja platform X, kantor kejaksaan Paris mengumumkan keputusan untuk meninggalkan platform media sosial tersebut.

Lembaga penegak hukum Prancis itu menyatakan akan beralih menggunakan platform LinkedIn yang dimiliki oleh Microsoft dan Instagram yang merupakan bagian dari Meta untuk keperluan komunikasi resmi ke depan.

Keputusan ini menunjukkan semakin besarnya tekanan institusional terhadap platform X di Prancis yang tidak hanya menyangkut aspek hukum tetapi juga dukungan operasional dari lembaga negara.

Penyelidikan terhadap platform X ini terjadi dalam konteks ketegangan regulasi yang lebih luas antara Uni Eropa dengan perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat.

Otoritas Eropa semakin memperketat pengawasan terhadap perusahaan teknologi global untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perlindungan data, hak digital warga, dan pencegahan konten berbahaya.

Kasus platform X di Prancis ini dapat menjadi preseden penting bagi negara-negara Eropa lainnya dalam menangani platform media sosial global yang dianggap melanggar aturan lokal.

Proses hukum yang sedang berlangsung ini akan menjadi ujian signifikan bagi model bisnis dan kebijakan konten yang diterapkan oleh Elon Musk di platform X.

Kebijakan kebebasan berbicara yang longgar yang diusung oleh Musk sering kali berbenturan dengan regulasi ketat di banyak negara Eropa mengenai ujaran kebencian dan konten ilegal.

Hasil dari penyelidikan ini nantinya akan memiliki implikasi luas tidak hanya bagi masa depan platform X di Prancis tetapi juga bagi hubungan antara perusahaan teknologi Amerika dengan regulator Eropa secara keseluruhan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok