Repelita Jakarta - Ketegangan antara dua kementerian kembali memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan respons tajam terhadap pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Persoalan ini bermula dari silang pendapat mengenai realisasi anggaran pengadaan kapal yang menjadi program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Purbaya mengungkapkan bahwa pernyataannya sebelumnya didasari oleh temuan faktual yang diperoleh langsung dari para pemangku kepentingan di sektor perkapalan. Ia menegaskan bahwa industri galangan kapal dalam negeri sama sekali belum mendapatkan pesanan pekerjaan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga saat ini.
“Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah,” kata Purbaya memberikan pernyataan seusai mengikuti rapat bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks Senayan Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan klarifikasi bahwa pendanaan proyek pembangunan ribuan kapal ikan tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara murni yang dikucurkan langsung oleh Kementerian Keuangan. Trenggono menegaskan bahwa sumber dana untuk proyek ambisius tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah Inggris.
Ia bahkan secara terbuka meminta Purbaya untuk melakukan pengecekan ulang kepada jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono melalui akun media sosial pribadinya yang diunggah pada waktu yang sama.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono dalam unggahan di media sosial pribadinya.
Menanggapi hal itu Purbaya mengakui adanya potensi kesalahan data yang menjadi dasar pernyataannya sebelumnya. Namun ia segera mengingatkan bahwa mekanisme pinjaman luar negeri bagaimanapun juga tetap harus melalui pintu Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara.
“Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga,” ujar Purbaya menjelaskan posisinya.
Purbaya mengaku tidak ingin larut dalam perdebatan mengenai fluktuasi angka yang kerap muncul dalam usulan pinjaman luar negeri tersebut. Baginya hal yang jauh lebih krusial adalah bagaimana program yang telah direncanakan dan dipublikasikan itu dapat segera menyentuh sektor industri di lapangan.
“Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja,” tambahnya menekankan urgensi realisasi program.
Perselisihan antara kedua menteri ini bermula saat Purbaya berbicara dalam forum Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengenai revitalisasi galangan kapal nasional. Dalam kesempatan tersebut ia mengungkapkan kebingungannya mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan belum juga melakukan pemesanan ke galangan kapal dalam negeri.
Padahal menurut pengakuannya Kementerian Keuangan telah menyiapkan dukungan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut. Publik hingga kini masih menanti kepastian kapan proyek pembangunan ribuan kapal ikan hasil kolaborasi dengan pemerintah Inggris itu akhirnya mulai dikerjakan di galangan kapal tanah air.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

