Masih nunggak, AS didesak segera lunasi utang ke PBB

 

Repelita New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak pemerintahan Amerika Serikat agar segera melunasi seluruh tunggakan kontribusi wajibnya kepada organisasi internasional tersebut.

Desakan ini disampaikan setelah AS hanya membayar sebagian kecil hutangnya beberapa pekan lalu sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kelanjutan pendanaan operasional PBB.

Setiap negara anggota harus membayar kontribusinya secara penuh dan tepat waktu oleh karena itu seratus enam puluh juta dolar AS yang dibayarkan kepada PBB beberapa pekan lalu jelas bukan jumlah penuh kata Ketua Majelis Umum PBB Annalena Baerbock pada Selasa dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh enam seperti dilansir The Straits Times.

Tunggakan AS terhadap PBB mencapai empat miliar dolar AS atau setara Rp enam puluh tujuh koma tiga triliun yang merupakan akumulasi pembayaran wajib yang belum diselesaikan.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengonfirmasi bahwa pembayaran terbaru dari AS hanya sebesar seratus enam puluh juta dolar AS atau sekitar Rp enam koma tujuh miliar sebagai cicilan parsial untuk anggaran reguler organisasi.

Pekan lalu kami menerima sekitar seratus enam puluh juta dolar Amerika Serikat dari AS sebagai pembayaran sebagian dari tunggakan mereka untuk anggaran reguler PBB ujar Dujarric dalam pernyataan resminya pekan lalu.

Amerika Serikat selama ini menjadi penyumbang dana terbesar bagi PBB baik melalui kontribusi wajib maupun sukarela yang mendukung berbagai program dan operasi global.

Namun sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari dua ribu dua puluh lima AS menolak membayar dana wajib dan memotong signifikan sumbangan sukarela untuk sejumlah badan di bawah PBB.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran nasional di tengah prioritas baru pemerintahan Trump termasuk pendanaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk isu Gaza yang dianggap lebih selaras dengan visi Washington.

Meski demikian Annalena Baerbock menegaskan bahwa keberadaan Dewan Perdamaian tidak akan menggantikan atau mengurangi peran sentral PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Untuk segala hal lain yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan kita memang memiliki lembaga internasional dan badan yang sah itu disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa ucap Baerbock.

Ia menekankan bahwa PBB tetap menjadi otoritas tertinggi untuk menyelesaikan konflik global sementara organisasi seperti Dewan Perdamaian hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam konteks spesifik seperti Gaza.

Desakan PBB ini mencerminkan kekhawatiran atas dampak tunggakan besar dari negara penyumbang utama terhadap kelangsungan operasi dan program kemanusiaan organisasi tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga