Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter Dukung Boikot Piala Dunia 2026, Soroti Risiko Keamanan Tuan Rumah Amerika Utara

 

Repelita Jakarta - Di tengah maraknya wacana boikot terhadap Piala Dunia 2026 mantan Presiden FIFA Sepp Blatter secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut.

Blatter menyoroti masalah keamanan sebagai alasan utama yang membuatnya mempertanyakan kelangsungan turnamen di Amerika Serikat Meksiko dan Kanada.

Ia menilai kekhawatiran penggemar untuk hadir langsung ke negara tuan rumah sangat wajar mengingat situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif.

Pernyataan Blatter itu disampaikan melalui media sosialnya dan sejalan dengan pandangan pengacara antikorupsi Swiss Mark Pieth yang pernah bekerja sama dengannya dalam reformasi FIFA.

“Saya pikir Mark Pieth tepat dalam mempertanyakan penyelenggaraan Piala Dunia ini” tulis Blatter dalam unggahannya.

Wacana boikot semakin meluas di kalangan negara peserta termasuk Jerman dan Iran dari Eropa yang telah menyuarakan penolakan lebih dulu.

Kini Australia sebagai salah satu wakil Asia yang sudah lolos ke putaran final juga mulai memunculkan kemungkinan boikot serupa.

Pertimbangan politik menjadi faktor utama di balik potensi keputusan Australia untuk menarik diri dari kompetisi tersebut.

Pengamat kebijakan publik dan olahraga internasional John Frew menilai pemerintah serta federasi sepak bola Australia perlu membahas isu ini secara mendalam.

Menurut Frew Piala Dunia bukan sekadar ajang olahraga melainkan panggung global yang memberikan legitimasi dan pengakuan internasional bagi tuan rumah.

Ia menekankan bahwa keikutsertaan suatu negara dalam turnamen itu selalu membawa implikasi politik yang tidak bisa diabaikan.

Frew menyoroti kondisi politik Amerika Serikat pada 2026 termasuk kebijakan imigrasi ketat serta gejolak nasionalisme yang mendapat kritik luas dari masyarakat sipil global.

“Piala Dunia bukan hanya kumpulan pertandingan Ia adalah panggung global yang memberi pengakuan dan status” kata Frew dalam analisisnya yang dipublikasi pada Kamis 12 Februari 2026.

Ia menegaskan bahwa olahraga internasional selalu berada dalam ranah kekuasaan sehingga keputusan berpartisipasi harus mempertimbangkan makna politiknya secara keseluruhan.

Sepanjang sejarah Piala Dunia sudah ada beberapa negara yang pernah melakukan boikot karena alasan politik bukan teknis sepak bola.

Uruguay menjadi pelaku pertama pada edisi 1934 diikuti Inggris Skotlandia Wales Irlandia Argentina India Turki serta Uni Soviet.

Boikot terakhir terjadi pada Piala Dunia 1974 oleh Uni Soviet dan sejak itu hingga edisi 2022 tidak ada lagi negara yang menarik diri.

Semua kasus boikot historis tersebut didasari isu politik sehingga wacana terkini terhadap Piala Dunia 2026 mengikuti pola serupa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga