Repelita Jakarta - Made Supriatma mengkritik keras pola pikir minta-minta yang menurutnya melekat pada pengelolaan keuangan negara saat ini.
Ia menyoroti penerbitan Patriot Bonds oleh Danantara yang ditawarkan secara terbatas kepada konglomerat dan bank-bank besar dengan imbal hasil hanya 2 persen per tahun.
Made Supriatma membandingkan bahwa Surat Berharga Negara biasa memberikan yield 5,6 persen per tahun sehingga lebih menguntungkan bagi investor.
Menurutnya para pelaku usaha besar lebih memilih membeli Patriot Bonds karena lebih baik mendapatkan pengembalian kecil daripada harus membayar berbagai pungutan di luar aturan resmi.
Ia menjelaskan bahwa praktik bisnis di Indonesia jauh dari prinsip kapitalisme murni di mana kontrak dihormati secara ketat dan pajak dibayar sesuai ketentuan tanpa tambahan ekstra.
Made Supriatma menyebut adanya berbagai permintaan sumbangan dari politisi ormas aparat hingga preman yang sebenarnya merupakan bentuk pajak tidak resmi.
Ia menambahkan bahwa pengusaha sering menghadapi tekanan dari birokrasi aparat serta aturan yang memberatkan sehingga citra pengusaha menjadi buruk di mata buruh.
Untuk mengatasi beban pajak tinggi pengusaha kerap menekan upah pekerja sehingga muncul persepsi bahwa mereka menghisap tenaga buruh.
Made Supriatma mengkritik permintaan presiden kepada pengusaha untuk membuka lapangan kerja di tengah ekonomi yang lesu dan cash flow perusahaan yang mandek.
Ia menilai pernyataan tersebut lebih ditujukan untuk konsumsi publik agar terkesan berhasil menciptakan jutaan lapangan kerja melalui program tertentu.
Menurut Made Supriatma rezim saat ini boros dalam pengeluaran sehingga sering mengandalkan konglomerat untuk menutup kebutuhan anggaran.
Ia menyimpulkan bahwa pola ini mencerminkan mental minta-minta yang terus berulang dalam pengelolaan keuangan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

