Kemenhut Usul Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Dukung Program MBG

 

Repelita Jakarta - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Catur Endah Prasetiani mengusulkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjadi pemasok produk-produk lokal seperti madu .

Ia mengatakan telah membahas usulan pelibatan KUPS sebagai pemasok MBG dengan beberapa menteri dan wakil menteri terkait untuk merealisasikan program kolaboratif ini .

"Madu ini bisa kami sachet-kan, kami masukkan ke dalam SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi), untuk daya tahan tubuh anak-anak, untuk daya tahan ibu-ibu yang mau melahirkan itu," ujar Catur di Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026 .

KUPS diusulkan untuk mendukung program MBG dengan harapan program ini bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha tersebut .

Catur mengajak KUPS untuk mengemas madu dalam bentuk sachet yang praktis untuk dipasarkan dengan mengetok pintu SPPG yang tersebar di berbagai daerah .

Ia berharap pemasaran melalui program MBG bisa menumbuhkan kebiasaan meminum madu sebagai penguat daya tahan tubuh di kalangan anak-anak dan ibu hamil .

Dengan cara tersebut program MBG dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam KUPS sekaligus meningkatkan gizi masyarakat .

Kemenhut kata dia bertugas meningkatkan kapasitas kelembagaan dari KUPS yang tinggal di sekitar kawasan hutan agar bisa mandiri dan produktif .

Salah satunya dengan mengajak KUPS tersebut untuk menyusun rencana kelola perhutanan sosial (RKPS) sebagai panduan jangka panjang pengelolaan usaha .

"(Misalnya, kalau menyusun RKPS) Jadi 10 tahun ingin seperti ini. Oh, sudah berubah lagi sekarang ada MBG, bagaimana untuk pangan lokalnya. Dan, inilah perlunya kerja sama dengan para pihak," tutur Catur .

Ia berharap para off-taker tidak hanya membeli produk KUPS tetapi juga perlu terlibat dalam pendampingan untuk peningkatan kualitas dari produk KUPS .

Hal ini menjadi pembelajaran dari KUPS agar bisa lebih mandiri ke depannya tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah .

Yang terpenting kata dia KUPS perlu menyusun RKPS terlebih dahulu karena RKPS merupakan rencana untuk satu dekade dalam rangka hak pengelolaan selama 35 tahun .

"Teman-teman (KUPS) ada yang takut (menyusun) RKPS (yang kalau) sudah dibuat, terus nanti direvisi. Itu (sebenarnya malah) membantu pendamping untuk saya-review lagi RKPS. Dibuat seperti tahu bulat yang digoreng dadakan demi meningkatkan kelas kelompoknya karena dengan naik kelas mereka punya modal lagi, didampingi oleh pihak lagi seperti itu," ucap Catur .

Ke depannya Catur menyarankan kepada KUPS untuk menanam pohon yang efektif menahan bencana longsor seperti sukun dan aren di sekitar kawasan hutan .

Khususnya nira dari pohon aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang merupakan sumber energi terbarukan dan menjadi program nasional .

"Karena aren itu juga menjadi satu tanaman untuk energi terbarukan. Dan, ini juga menjadi program nasional," ujar Catur menutup pernyataannya .(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga