Repelita Jakarta - Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia merilis lembar fakta mengenai penyelesaian kesepakatan perdagangan antara pemerintahan Trump dengan Indonesia pada 20 Februari 2026.
Dokumen tersebut menyoroti langkah-langkah akhir dalam negosiasi yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.
Sementara itu sebuah artikel dari detikFinance pada 21 Februari 2026 membahas detail kesepakatan dagang antara Prabowo dan Trump yang membebaskan produk AS dari kewajiban label halal saat memasuki pasar Indonesia.
Kebijakan ini dinilai memudahkan arus barang dari Amerika ke tanah air tanpa persyaratan sertifikasi khusus untuk konsumen Muslim.
Cholil Nafis melalui akun media sosialnya menyampaikan kritik tajam terhadap perjanjian tersebut yang dianggap membuka pintu lebar bagi pengaruh asing.
Ya Allah ini perjanjian atau penjajahan ya ko jebol semua aturan dan bebas dagang di Indonesia Amrik Jd bebas mengelola semua kekayaan Indonesia ini melanggar konstitusi dan hak asasi kita Sertifikat halal tak lagi perduli data pribadi bisa diberikan Saya minta pemerintah mengkaji ulang perjanjian yg merusak kedaulatan negara dan merugikan ekonomi bangsa Saya minta rakyat mau peduli dg ekonomi dalam negeri dengan tidak mau membeli barang2 US yg tak bersertifikat halal bahkan semua produk impornya.
Postingan tersebut dipublikasikan sekitar 10 jam sebelumnya dan langsung memicu diskusi luas di kalangan netizen mengenai implikasi kesepakatan itu.
Beberapa pihak menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pengorbanan ekonomi demi pengakuan internasional dari tokoh seperti Trump.
Kritikus menyoroti perpanjangan kontrak Freeport hingga tahun 2061 beserta perluasan wilayah operasinya sebagai bukti kerugian jangka panjang bagi Indonesia.
Mereka berpendapat bahwa pujian dari Trump datang dengan harga mahal yang menguras sumber daya alam negeri ini.
Pendukung Prabowo membela dengan alasan bahwa pemikiran jangka panjang presiden tidak mudah diprediksi dan bertujuan menyelamatkan kepentingan nasional serta partainya.
Namun kritik terus bergulir dengan tudingan bahwa kegagalan pencalonan berulang kali telah menghabiskan dana besar sehingga kebijakan ini dianggap sebagai upaya pemulihan.
Di era transparansi saat ini segala dokumen perjanjian dan kebijakan pemerintah dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat tanpa bergantung pada media arus utama.
Hal ini mendorong warga untuk lebih kritis menilai dampak kesepakatan dagang internasional terhadap kedaulatan dan ekonomi domestik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
