Ini daftar perjanjian Indonesia dan AS di bidang energi, mulai izin Freeport sampai impor BBM

 

Repelita Washington DC - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan hasil negosiasi sektor energi antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai kelanjutan kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump.

Pemerintah menargetkan implementasi teknis setelah masa finalisasi selama 90 hari untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan sekaligus memperkuat kemitraan strategis di bidang energi dan sumber daya alam.

Bahlil menyatakan bahwa Indonesia akan membelanjakan sekitar 15 miliar dolar AS di sektor ESDM guna mencapai keseimbangan perdagangan sesuai ketentuan perjanjian tersebut.

Belanja tersebut mencakup pembelian bahan bakar minyak jadi LPG serta minyak mentah tanpa menambah volume impor nasional melainkan hanya mengalihkan sebagian pasokan dari Asia Tenggara Timur Tengah dan Afrika ke Amerika Serikat.

Kerja sama juga meliputi pembukaan peluang investasi perusahaan Amerika Serikat di sektor mineral kritis seperti nikel logam tanah jarang tembaga dan emas dengan tetap mematuhi regulasi nasional.

Bahlil menekankan bahwa investasi akan difasilitasi sambil menghormati aturan dalam negeri termasuk pembangunan fasilitas pemurnian serta opsi kemitraan dengan badan usaha milik negara atau perusahaan yang sudah beroperasi.

Kebijakan ini tetap berfokus pada hilirisasi sehingga tidak membuka kembali ekspor bahan mentah dan mengutamakan nilai tambah di dalam negeri.

Pemerintah menargetkan penambahan divestasi saham Freeport-McMoRan sebesar 12 persen tanpa biaya akuisisi sehingga kepemilikan Indonesia mencapai 63 persen pada tahun 2041 dengan sebagian dialokasikan untuk daerah penghasil di Papua.

Di bidang energi baru terbarukan pemerintah menerapkan mandatori pencampuran etanol pada bensin dengan target 5 hingga 10 persen pada tahun 2028 serta opsi impor sementara untuk menutup kekurangan pasokan domestik.

Komunikasi dengan ExxonMobil terus berlanjut terkait perpanjangan operasi hingga 2055 disertai investasi tambahan sekitar 10 miliar dolar AS serta penyesuaian skema cost recovery yang lebih menguntungkan negara.

Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan bahwa impor energi dari Amerika Serikat dilakukan melalui tender terbuka untuk mendapatkan harga kompetitif sekaligus menjaga ketahanan energi di tengah penurunan produksi domestik.

Pemerintah juga akan memetakan wilayah pertambangan prospektif untuk ditawarkan kepada investor Amerika Serikat melalui skema mandiri atau joint venture dengan perusahaan existing termasuk BUMN.

Bahlil menegaskan bahwa investor dapat membangun fasilitas pemurnian untuk mengekspor produk olahan ke pasar global termasuk Amerika Serikat dengan ketentuan setara bagi negara lain.

Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional meningkatkan nilai tambah ekonomi serta membangun kepercayaan dalam kerja sama bilateral yang saling menguntungkan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga