
Repelita Jakarta - Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah Indonesia agar berhati-hati terhadap rencana perdamaian Gaza yang diusung Donald Trump melalui Board of Peace.
Menurutnya skema tersebut menyimpan indikasi kuat adanya niat tersembunyi dari Israel untuk mengosongkan Gaza dari penduduk asli Palestina dengan memanfaatkan dalih kemanusiaan dan rekonstruksi.
Hikmahanto menilai pola yang ada merupakan upaya sistematis jangka panjang guna mengubah demografi wilayah tersebut menjadi kawasan komersial mewah yang eksklusif.
Ini kayaknya jebakan jebakan yang kelihatannya manis tetapi ujungnya nih yang nggak manis ujungnya itu adalah rakyat Palestina tidak akan mendapatkan negaranya katanya dalam podcast Forum Keadilan TV berjudul Akal-akalan Trump Rekonstruksi Gaza dikutip Minggu 22 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa evakuasi warga sipil dengan alasan pengobatan serta pembangunan infrastruktur premium sebenarnya menjadi tahap awal pengusiran secara perlahan dan halus.
Sekarang manis nggak kalau misalnya sudah kamu keluar yang sakit ya kita evakuasi kita sembuhkan dan lain sebagainya pasti manislah manusiawi sekali ucapnya.
Demikian juga dengan kita bangun dan lain sebagainya kamu minggir dulu ya tapi ketika masuk harganya mahal nih gitu kan uangnya dari mana mereka bekerja apa apa itu gratis atau tidak imbuhnya.
Hikmahanto memperingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan janji keistimewaan hubungan bilateral bersama Amerika Serikat di era Trump.
Ia khawatir sikap terlalu akomodatif demi keuntungan diplomatik justru menempatkan Indonesia dalam posisi rentan baik di kancah global maupun di dalam negeri.
Jangan sampai kita itu naif karena ingin lebih dekat dengan Trump kita dapat favor katakanlah begitu ya keistimewaan-keistimewaan dari Amerika Serikat di bawah Trump gitu ya lalu kemudian kita bilang oh ya udah bagus nih gitu ungkapnya.
Strategi kuda Troya yang sering dikemukakan sebagai alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian menurutnya berisiko tinggi gagal karena perbedaan visi mendasar antara Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dengan Israel yang menolaknya.
Hikmahanto juga mengkritik rencana pengiriman pasukan stabilisasi internasional jika mandatnya berasal dari Board of Peace dan bertugas melucuti senjata kelompok Palestina seperti Hamas.
Kalau mandatnya dari BoP dan tugasnya adalah melucuti senjata Hamas kita jadi anteknya Israel ini yang bahaya ini menjadi melegitimasi yang seharusnya dilakukan oleh Israel apa yang terjadi hari ini tapi ini Indonesia terangnya.
Dan ini di mata rakyat kita akan buruk wah nanti marahnya rakyat itu menggerus legitimasi Bapak Presiden yang punya approval rate yang sangat luar biasa tambahnya.
Ia menyerukan agar para pembantu presiden di kabinet memberikan analisis mendalam sebelum menerima tawaran internasional agar Indonesia tidak terjebak menjadi alat kepentingan pihak lain.
Kita tidak mau nih akal bulusnya Israel ternyata apa kita seolah-olah sebagai alatnya Israel kalau bahasa Jawa itu nabok nyilih tangan iya nabok Hamas oleh Israel tapi menggunakan tangannya Indonesia udah nggak bener kalau misalnya seperti itu tegasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

