Repelita Jakarta - Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia mengkritik keras rencana pemerintah mengimpor 105 ribu unit pickup dan truk untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Heru menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman panjang di industri otomotif nasional selama hampir sebelas tahun bekerja di pabrikan lokal sehingga memahami dinamika sektor tersebut secara mendalam.
Ia menyatakan “Saya punya history pernah kerja di pabrikan otomotif nasional di situ saya hampir menghabiskan waktu nyaris sebelas tahun” dikutip pada Sabtu 21 Februari 2026.
Menurutnya keputusan impor tersebut lebih merupakan pilihan politik daripada pertimbangan ekonomi atau teknis yang proporsional.
Heru menjelaskan bahwa kendaraan operasional desa memerlukan dukungan purna jual yang kuat termasuk jaringan dealer after sales service yang memadai serta ketersediaan suku cadang dan garansi produk.
Ia mempertanyakan apakah pabrikan India sudah memiliki komitmen membangun jaringan pelayanan purna jual hingga ke tingkat kabupaten di Indonesia.
Heru menyatakan bahwa mobilitas tinggi kendaraan niaga membuat kebutuhan servis rutin menjadi krusial sehingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor penentu.
Ia juga menyoroti kondisi pasar otomotif nasional yang saat ini mengalami penurunan penjualan pickup signifikan di berbagai wilayah termasuk Jawa Barat hingga 55-60 persen berdasarkan data grup Astra.
Menurutnya fakta penurunan penjualan tersebut membantah anggapan bahwa pengadaan untuk KDKMP akan mengganggu pasar domestik karena pasar sudah lesu sebelumnya.
Heru mempertanyakan kesiapan PT Agrinas sebagai anak usaha Danantara dalam mengelola pengadaan tersebut apakah sudah memenuhi kajian teknis operasional desa atau hanya proyek cepat tanpa perencanaan matang.
Ia menilai langkah impor massal dari India cacat secara teknis karena produk tersebut tidak memiliki outlet hingga tingkat provinsi atau kabupaten di Indonesia.
Heru menduga kebijakan ini menjadi ruang bagi pemain baru di industri otomotif yang melibatkan elite politik untuk menggusur pemain lama yang dominan dengan produk China pada periode sebelumnya.
Ia menyatakan bahwa pada era Jokowi dibanjiri mobil China sementara di era Prabowo tampaknya akan dibanjiri produk India sebagai representasi pergantian pemain.
Heru menyinggung proyek mobil nasional seperti Esemka yang sempat digembar-gemborkan namun kini terabaikan padahal dirancang untuk kebutuhan niaga termasuk pickup.
Ia mempertanyakan mengapa produk nasional seperti Maung yang digunakan Presiden tidak diberi kesempatan lisensi atau kerjasama produksi untuk memenuhi kebutuhan KDKMP.
Heru menilai kebijakan tersebut kontraproduktif terhadap upaya pengembangan industri nasional karena dana desa justru dialirkan ke pabrikan luar negeri secara gelondongan.
Ia menyimpulkan bahwa tindakan PT Agrinas dan Danantara merupakan wujud konsorsium atau kartel pemain baru yang melibatkan elite partai alih-alih memberikan ruang bagi industri dalam negeri yang sudah ada.
Heru menyebut langkah tersebut sebagai kecerobohan yang disengaja dan bentuk KKN serta kongkalikong dalam pengelolaan pengadaan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
