Gagal Menumpas Hamas, Krisis Mental Prajurit Israel Meningkat dan Kerugian Militer Membengkak hingga Rp500 Triliun

 

Repelita Jakarta - Konflik berkepanjangan di Jalur Gaza telah menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi prajurit Israel di luar cedera fisik yang dialami.

Gangguan stres pasca-trauma menjadi keluhan paling dominan dengan ciri khas munculnya kilas balik kejadian traumatis, mimpi buruk yang berulang, kewaspadaan berlebihan, serta upaya menghindari segala hal yang mengingatkan pada pengalaman pertempuran.

Banyak tentara juga mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, depresi berat, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil setelah kembali dari medan tempur.

Sebagian prajurit menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan zat sebagai mekanisme pelarian dari tekanan mental yang sulit diatasi.

Penyebab utama berasal dari paparan trauma berulang dan intens seperti menyaksikan kematian rekan, pertempuran jarak dekat, serta serangan mendadak yang tidak terduga.

Durasi konflik yang lama tanpa pencapaian kemenangan yang jelas menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan yang berkepanjangan.

Beban moral akibat operasi di kawasan berpenduduk sipil padat, minimnya dukungan sosial setelah penugasan, serta stigma di lingkungan militer yang memandang gangguan jiwa sebagai kelemahan turut memperburuk kondisi.

Kerugian militer Israel tidak terbatas pada korban jiwa melainkan mencakup luka berat seperti amputasi, cedera otak traumatis, dan luka bakar yang memerlukan perawatan seumur hidup.

Keausan alat perang seperti kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, serta senjata individu telah mencapai tingkat kritis sehingga menurunkan kesiapan tempur secara keseluruhan.

Pada aspek non-material terjadi penurunan moral pasukan, hilangnya rasa percaya diri akibat kegagalan menghancurkan Hamas secara total, serta melemahnya kredibilitas pencegahan di mata negara-negara kawasan.

Kementerian Pertahanan Israel dan IDF telah membentuk sistem kesehatan jiwa khusus yang meliputi tim intervensi krisis di lapangan untuk konseling segera pasca-trauma.

Pusat rehabilitasi psikiatri militer menyediakan terapi individu, kelompok, serta keluarga guna memulihkan kondisi mental prajurit dalam jangka panjang.

Jaringan dukungan teman sebaya diperkuat melalui pelatihan pengenalan gejala gangguan jiwa pada rekan satu unit sementara kampanye anti-stigma digalakkan untuk mendorong pencarian bantuan tanpa rasa malu.

Aplikasi digital untuk pemantauan kesehatan mental dan terapi daring dikembangkan guna mempermudah akses bagi prajurit di daerah terpencil.

Anggaran khusus dialokasikan oleh Knesset untuk penelitian serta penanganan PTSD termasuk peningkatan tunjangan disabilitas bagi veteran dengan gangguan kejiwaan.

Kolaborasi dengan organisasi sipil seperti Thank Israeli Soldiers dan Brothers in Arms diperluas untuk memberikan dukungan sosial serta bantuan hukum.

Meski demikian lonjakan kasus yang pesat sering kali melebihi kapasitas layanan sehingga menimbulkan antrean panjang untuk perawatan.

Kekurangan tenaga profesional psikiatri militer serta budaya militer yang masih mengutamakan ketangguhan fisik menjadi hambatan utama dalam penanganan dini.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menyatakan bahwa Dewan Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak dapat menjadi solusi akhir bagi kemerdekaan Palestina.

Sikap Trump yang sulit diprediksi serta penolakan Israel terhadap kemerdekaan Palestina dinilai sebagai penghalang serius bagi tujuan Dewan Perdamaian sesuai mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dino mendesak Indonesia untuk memainkan peran tegas sebagai negara mayoritas Muslim di dalam organisasi tersebut.

Karena RI sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP, kata Dino dalam pernyataan tertulis yang dipantau pada Sabtu.

Ia menilai keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian sebagai langkah realistis mengingat Indonesia harus selaras dengan tujuh negara Muslim lainnya yang turut bergabung meskipun keberhasilan inisiatif tersebut belum terjamin.

Dewan Perdamaian merupakan satu-satunya kesepakatan internasional yang berhasil mencapai gencatan senjata dan pemulihan di Gaza sehingga partisipasi RI dapat dimaklumi.

Dino menegaskan bahwa organisasi tersebut bukan solusi terbaik atau permanen melainkan satu-satunya upaya gencatan senjata yang tersedia saat ini.

Butir kedua Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 memberikan peluang kecil bagi Palestina untuk menentukan nasib sendiri melalui jaminan hak penentuan nasib.

Ia mengingatkan pemerintah Indonesia untuk terus menggelorakan perjuangan Palestina di dalam Dewan Perdamaian maupun forum internasional lainnya guna mengatasi upaya Israel yang menentang pembentukan negara Palestina merdeka.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga