Ferry Irwandi Bantah Tuduhan Cuci Uang di Malaka Project: Saya Bukan Kriminal, Hanya Konten Kreator

 

Repelita Jakarta - Ferry Irwandi founder Malaka Project membantah keras tuduhan pencucian uang yang muncul setelah unggahan di media sosial menuding program investasinya sebagai modus cuci uang.

Ferry menjelaskan melalui kanal YouTube pribadinya bahwa tuduhan tersebut muncul setelah ia menggagas Program Katalis yang bertujuan mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha UMKM sektor riil tanpa beban bunga pinjaman.

Ia mencontohkan kerja sama dengan usaha blok plastik milik Pak Toni tahun lalu di mana timnya membantu pengadaan mesin produksi sehingga kapasitas meningkat dan penyerapan tenaga kerja bertambah.

Ferry menyatakan rencana ekspansi tahun ini lebih besar karena banyak orang bingung menempatkan dana di tengah pasar yang volatil sehingga ia mengajak masuk ke sektor riil yang lebih stabil dan produktif.

Ia menegaskan dirinya bukan pejabat bukan koruptor bukan bandar narkoba bukan pelaku judi online serta bukan pengemplang pajak sehingga tuduhan sebagai operator cuci uang tidak berdasar.

Ferry mempertanyakan logika tuduhan tersebut dengan mengatakan jika ia pelaku pencucian uang tentu tidak akan mengumumkan secara terbuka rencana investasi di UMKM kepada publik.

Ia menjelaskan bahwa pelaku pencucian uang biasanya bergerak secara diam-diam bukan dengan publikasi program dan pelaporan transparan seperti yang ia lakukan.

Ferry menguraikan konsep money laundering sebagai upaya menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sah melalui tiga tahapan utama yaitu placement layering dan integration.

Ia menekankan prinsip follow the money yang menjadi dasar investigasi keuangan sehingga pelaku berusaha mengaburkan jejak transaksi melalui berbagai cara kompleks.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pencucian uang merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana.

Ferry menilai investasi pada UMKM bukan pilihan rasional bagi pelaku pencucian uang skala besar karena memiliki batasan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun serta skema pajak final 0,5 persen.

Ia menjelaskan struktur transaksi UMKM relatif sederhana sehingga sulit melakukan layering secara rumit serta berisiko tinggi karena melibatkan banyak pihak yang belum tentu bersedia terlibat praktik ilegal.

Ferry menegaskan seluruh program sosial yang dijalankannya termasuk beasiswa sejak 2021 bersumber dari pendapatan legal seperti AdSense dan penjualan merchandise.

Ia berharap publik tidak mudah menyimpulkan istilah besar seperti pencucian uang tanpa memahami mekanisme secara utuh sehingga isu ini membuka diskusi tentang literasi keuangan dan pemahaman tindak pidana pencucian uang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga