Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menghadapi berbagai kendala serius sejak pertama kali diluncurkan.
Banyak video yang menampilkan keluhan guru serta siswa terkait kualitas menu makanan yang disajikan terus bermunculan di berbagai platform.
Selain itu kasus keracunan massal di kalangan siswa masih sering terjadi dan belum sepenuhnya tertangani dengan baik.
Beberapa kejadian menunjukkan pelaksana program di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melaksanakan tugas secara asal-asalan termasuk menyediakan kelapa utuh serta buah dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Porsi makanan yang disajikan pun kerap kali sangat mengecewakan dan tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan.
Ada pula rekaman yang memperlihatkan nasi dengan bagian tengah dikosongkan sehingga tampak tidak merata dan kurang memadai.
Tidak jarang makanan dikembalikan oleh siswa tanpa sempat dicicipi karena dinilai tidak layak untuk dimakan.
Menanggapi beragam masalah tersebut Badan Gizi Nasional terus berupaya melakukan perbaikan secara intensif di berbagai wilayah.
Melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional mengadakan Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mitra serta yayasan se-Provinsi Lampung pada Sabtu empat belas Februari dua ribu dua puluh enam.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Harjito menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan pemahaman seluruh pelaksana terhadap substansi serta prosedur yang tercantum dalam Petunjuk Teknis terbaru program tersebut.
Dengan keseragaman pemahaman diharapkan pelaksanaan di lapangan dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kami hanya mengingatkan beberapa poin yang memang harus kita jalankan bersama agar pelaksanaan MBG di lapangan bisa berjalan dengan baik ujar Harjito dikutip dari Inilah.com.
Ia menekankan pentingnya aspek pemantauan pengawasan evaluasi serta pelaporan yang harus dilakukan secara konsisten.
Penegasan itu disampaikan karena masih ada sejumlah pelaksana di lapangan yang cenderung menghindari kehadiran tim pemantauan dan pengawasan.
Harjito menjelaskan bahwa kehadiran tim tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk memberikan pembinaan serta membantu memperbaiki kekurangan yang ditemukan.
Jika ada tim tauwas di lapangan kami berharap Bapak/Ibu tidak menghindar tidak perlu khawatir terhadap sidak atau hal lainnya karena yang kami lakukan justru untuk memperbaiki apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan katanya.
Ia juga menyoroti perlunya komunikasi serta koordinasi yang kuat di antara tiga komponen utama pelaksana yakni Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mitra dan yayasan.
Keselarasan serta sinergi antarpihak menjadi faktor penentu keberhasilan dan keberlanjutan program secara keseluruhan.
Terkait tindak lanjut pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak melakukan perbaikan setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan akan dikenai sanksi administratif bertahap sesuai petunjuk teknis terbaru.
Apabila SPPG tidak melakukan perbaikan setelah BAP maka akan diberikan Surat Peringatan satu selama tujuh hari Surat Peringatan dua selama tujuh hari dan Surat Peringatan tiga berupa penghentian sementara tegas Harjito.
Melalui rapat konsolidasi ini Badan Gizi Nasional kembali mengingatkan seluruh mitra serta yayasan untuk memahami dan mematuhi sepenuhnya petunjuk teknis yang berlaku.
Kepatuhan terhadap aturan menjadi dasar utama dalam menjaga kualitas pelaksanaan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan secara maksimal oleh para penerima.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
