Amien Rais Klaim Banyak Jenderal Yang Berintegritas Lebih Tinggi untuk Gantikan Listyo Sigit

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyatakan terdapat sejumlah perwira tinggi Polri yang dinilai lebih memiliki integritas dibandingkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah kritik terbuka yang dilontarkan Amien Rais terhadap kinerja dan berbagai pernyataan publik dari pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.

Menurutnya, masih banyak jenderal polisi dengan rekam jejak moral dan kapasitas kepemimpinan yang lebih mumpuni untuk memimpin institusi tersebut.

Amien Rais mengungkapkan bahwa para perwira tinggi tersebut merupakan lulusan Akademi Kepolisian Semarang, baik yang satu angkatan maupun yang lebih senior dari Kapolri saat ini.

Integritas, keberanian, dan ketegasan dalam mengambil keputusan disebut sebagai keunggulan yang dimiliki oleh para jenderal alternatif tersebut. Kapasitas kepemimpinan mereka dianggap dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menjunjung tinggi profesionalitas institusi Polri sebagai alat negara.

Kritik ini disampaikan Amien Rais seiring dengan penilaiannya bahwa Kapolri telah melampaui batas dengan pernyataan-pernyataan kontroversial yang dinilai berbahaya bagi demokrasi.

Pernyataan Kapolri tentang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden hingga titik darah penghabisan menjadi salah satu fokus kritik yang dilayangkan.

Amien Rais menilai diksi dan nada pernyataan tersebut cenderung menantang dan tidak mencerminkan sikap terbuka terhadap evaluasi publik.

Lebih lanjut, Amien Rais menyebutkan bahwa kritik terhadap pernyataan Kapolri juga datang dari kalangan internal militer, seperti yang disampaikan Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo.

Pernyataan Kapolri dinilai menggunakan bahasa konflik yang berpotensi menciptakan polarisasi tidak sehat di dalam tubuh negara. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa diperlukan kepemimpinan yang lebih arif dan bijaksana dalam memimpin institusi kepolisian.

Amien Rais juga menyoroti dugaan kuat bahwa Kapolri saat ini lebih fokus pada kepentingan politik tertentu daripada menjalankan tugas profesionalnya.

Prioritas Kapolri dinilai telah bergeser ke arah perlindungan terhadap kekuasaan tertentu sebagai bentuk balas budi, bukan pada penegakan hukum yang adil dan independen. Pola kepemimpinan seperti ini dianggap telah merusak netralitas dan kredibilitas institusi Polri di mata masyarakat.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, Amien Rais menyimpulkan bahwa Kapolri sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam posisinya. Dia secara tegas mendesak agar dilakukan pergantian pimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pergantian tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi utama kepolisian sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum yang imparsial, jauh dari segala kepentingan politik praktis.

Amien Rais menegaskan bahwa institusi Polri membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga netralitas, terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik seperti menjelang pemilihan umum.

Julukan Partai Cokelat yang kerap melekat pada Polri setiap periode pemilu harus dihapuskan dengan kepemimpinan yang berintegritas tinggi.

Para jenderal yang dianggap lebih berkualitas tersebut diyakini dapat membawa Polri keluar dari berbagai kecurigaan dan prasangka negatif yang selama ini membayangi institusi tersebut.

Kepemimpinan yang berintegritas juga diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik yang selama ini dinilai menguat di era pemerintahan sebelumnya, dimana Polri dianggap sebagai alat untuk mengamankan kepentingan penguasa.

Amien Rais secara khusus menyebut nama Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo dalam konteks ini, meskipun tidak secara detail menjelaskan keterkaitan spesifik antara Kapolri dengan mantan presiden tersebut.

Desakan untuk mencopot Kapolri ini bukan kali pertama disuarakan oleh Amien Rais, namun dalam kesempatan ini dia memberikan alternatif konkret berupa keberadaan perwira tinggi yang dianggap lebih kompeten.

Penyampaian alternatif ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa langkah pergantian pimpinan Polri bukanlah hal yang mustahil atau akan menciptakan kekosongan kepemimpinan.

Justru dengan adanya kader-kader unggul, regenerasi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas organisasi.

Pernyataan Amien Rais ini muncul setelah sebelumnya Kapolri menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri menyatakan bahwa struktur Polri di bawah Presiden adalah format paling ideal untuk menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum.

Penolakan terhadap wacana kementerian kepolisian bahkan disertai pernyataan kesediaannya untuk dicopot daripada menyetujui perubahan struktur tersebut.

Dinamika kritik dan pembelaan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang tajam mengenai posisi dan peran institusi Polri dalam struktur ketatanegaraan. Di satu sisi, Kapolri memandang perlu mempertahankan format organisasi yang ada dengan berbagai argumentasi efektivitas kerja.

Di sisi lain, kalangan seperti Amien Rais memandang bahwa kepemimpinan personal justru menjadi faktor kritis yang lebih menentukan daripada sekadar struktur organisasi semata.

Perdebatan ini juga menyentuh isu yang lebih mendasar mengenai hubungan antara institusi penegak hukum dengan kekuasaan politik yang sedang berjalan. Kemandirian dan netralitas Polri menjadi harga mati dalam sistem demokrasi, sehingga setiap pemimpinnya dituntut untuk memiliki integritas yang tidak tergoyahkan oleh kepentingan politik mana pun.

Pencarian figur pemimpin yang memenuhi kriteria inilah yang menjadi esensi dari pernyataan Amien Rais mengenai adanya banyak jenderal yang lebih berintegritas daripada Kapolri saat ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok