Amien Rais Desak Kapolri Dicopot, Sebut Pernyataan "Titik Darah Penghabisan" Bahayakan Demokrasi

 

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais memberikan kritik terbuka terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai posisi institusi Polri. Pada Selasa (3/2/2026), Amien Rais menyatakan bahwa pernyataan Kapolri tentang mempertahankan posisi Polri hingga titik darah penghabisan telah melampaui batas kewajaran. Menurutnya, sikap seperti itu sangat berbahaya bagi iklim demokrasi yang sehat dan dapat memancing konflik yang tidak perlu di dalam masyarakat.

Amien Rais mengungkapkan keterkejutannya atas pernyataan Kapolri yang menilai format Polri di bawah Presiden sebagai struktur paling ideal. Dia menilai pernyataan tersebut disampaikan dengan nada yang terkesan menantang dan tidak terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak. Sikap tersebut dinilainya sebagai bentuk pembelaan berlebihan terhadap posisi institusi tanpa mempertimbangkan aspirasi publik yang berkembang luas.

Lebih lanjut, Amien Rais mengutip secara langsung pernyataan Kapolri yang meminta seluruh jajaran kepolisian mempertahankan posisinya tanpa kompromi. "Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," kata Amien Rais menirukan pernyataan Listyo Sigit Prabowo. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Kapolri dinilai telah memantik reaksi keras dan kegusaran dari banyak kalangan, termasuk dari mantan petinggi militer.

Amien Rais menyebutkan bahwa kritik serupa juga disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI tersebut menilai bahasa yang digunakan Kapolri merupakan bahasa konflik yang berpotensi menimbulkan polarisasi di tubuh negara. Pernyataan tegas dari purnawirawan tinggi militer ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap sikap Kapolri tidak hanya datang dari kalangan sipil tetapi juga dari internal aparat keamanan negara.

Menurut analisis Amien Rais, sikap yang ditunjukkan Kapolri tersebut mencerminkan upaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak pantas. Dia bahkan menggunakan istilah dalam budaya Jawa untuk menggambarkan perilaku tersebut, yaitu kemelindi, mendolan, dan bagusi. Istilah-istilah tersebut menggambarkan sikap yang berusaha mencari pembenaran dan terlihat baik di luar namun sebenarnya memiliki motivasi yang tidak tepat.

Amien Rais kemudian mengangkat kritik lama terhadap institusi kepolisian yang kerap muncul setiap periode pemilihan umum. Dia menyebutkan adanya anggapan publik bahwa Polri kerap berubah menjadi alat politik dengan julukan Partai Cokelat setiap lima tahun sekali. Julukan tersebut muncul karena kecurigaan masyarakat terhadap netralitas institusi kepolisian ketika menghadapi kontestasi politik nasional yang sangat dinamis dan penuh ketegangan.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu juga menyoroti peran Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo dalam dinamika tersebut. Menurut pengamatannya, praktik penggunaan institusi kepolisian untuk kepentingan politik semakin menguat selama periode pemerintahan Joko Widodo. Polri dinilai mendapat perlindungan dan keleluasaan untuk selalu mendukung setiap kebijakan dan keinginan dari pemerintahan yang berkuasa pada masa itu.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, Amien Rais menyimpulkan bahwa Kapolri saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam posisinya. Dia menilai masih terdapat banyak perwira tinggi Polri lain yang memiliki kapasitas dan integritas lebih baik untuk memimpin institusi tersebut. Para perwira tinggi tersebut dianggap memiliki rekam jejak moral dan kepemimpinan yang lebih mumpuni dibandingkan dengan Kapolri yang sedang menjabat sekarang ini.

Amien Rais secara khusus menyebutkan adanya sejumlah jenderal polisi lulusan Akademi Kepolisian Semarang yang memiliki integritas, keberanian, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Para perwira tinggi tersebut dianggap lebih memenuhi syarat untuk memimpin institusi kepolisian dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan netralitas. Kapasitas kepemimpinan mereka dinilai dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai alat negara yang melayani semua warga tanpa diskriminasi.

Terdapat dugaan kuat bahwa Kapolri saat ini lebih fokus untuk menjaga kepentingan kekuasaan tertentu daripada menjalankan tugas profesionalnya. Amien Rais menyatakan bahwa Kapolri mungkin hanya berpikir tentang bagaimana melindungi Joko Widodo dan keluarganya sebagai bentuk balas budi. Prioritas seperti ini dianggap telah menggeser fungsi utama kepolisian sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum yang adil dan independen.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Senin (26/1/2026), dia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sudah paling ideal. Struktur organisasi seperti ini dinilainya dapat membuat Polri bekerja lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Kapolri menjelaskan bahwa gagasan pembentukan kementerian kepolisian justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan. Dia menggunakan istilah matahari kembar untuk menggambarkan potensi konflik kewenangan yang dapat muncul jika ada dua institusi yang memimpin satu bidang yang sama. Efektivitas kerja kepolisian dinilainya justru akan terganggu jika harus melalui jalur birokrasi tambahan yang berlapis-lapis dan memakan waktu cukup panjang.

Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk menjabat sebagai menteri kepolisian. Namun tawaran tersebut dengan tegas ditolaknya karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip efektivitas organisasi kepolisian. Penolakan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap pribadinya yang konsisten terhadap wacana perubahan struktur organisasi Polri yang selama ini ramai diperbincangkan di ruang publik.

Menurut Kapolri, menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya akan melemahkan institusi kepolisian secara struktural. Langkah tersebut juga dinilai berpotensi mereduksi kewibawaan negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan yang sah. Karena itu, dia meminta seluruh jajaran Polri untuk tetap memperjuangkan posisi institusi di bawah Presiden dengan segala konsekuensi yang mungkin akan dihadapi.

Kapolri bahkan menyatakan kesiapannya untuk menanggung risiko pribadi demi mempertahankan prinsip tersebut. Dia menyatakan lebih memilih untuk dicopot dari jabatannya daripada harus menyetujui perubahan struktur organisasi Polri yang dinilainya tidak tepat. Pernyataan terakhir inilah yang kemudian memicu berbagai reaksi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Amien Rais sebagai salah satu tokoh politik senior di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga