Akademisi UI Soroti Ketimpangan BoP Gaza: Israel Bebas Bayar Iuran, Negara Lain Dipaksa Kontribusi

 

Repelita Jakarta - Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo menyoroti adanya ketimpangan struktural dalam Board of Peace Gaza atau BoP menyusul penolakan Israel membayar iuran kontribusinya.

Menurutnya isu penolakan pembayaran Israel bukan sekadar masalah teknis anggaran melainkan mencerminkan masalah mendasar pada struktur dan legitimasi BoP itu sendiri.

Agung Nurwijoyo menyatakan bahwa Washington menyetujui pembebasan Israel dari kewajiban pembayaran apa pun sementara negara anggota lain seperti Qatar dan Uni Emirat Arab justru menjanjikan kontribusi signifikan.

Ia menilai hal ini menunjukkan ketidakadilan yang nyata di mana pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kehancuran di Gaza malah mendapat perlakuan istimewa dari kekuatan besar.

Akademisi UI tersebut menekankan bahwa struktur BoP rentan kehilangan legitimasi jika terus membiarkan ketimpangan semacam ini berlanjut tanpa koreksi.

Sebelumnya Israel secara resmi menolak membayar iuran sekitar Rp 17 triliun ke BoP yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan alasan mengklaim diri sebagai korban serangan dari Gaza.

Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel Ze'ev Elkin menyatakan tidak ada pembenaran untuk berkontribusi setelah Israel diserang sehingga keputusan itu mendapat persetujuan dari pihak AS.

Agung Nurwijoyo menambahkan bahwa situasi ini memperlihatkan bagaimana kekuatan tertentu dapat memaksakan kehendak dalam forum internasional sementara negara lain diharuskan memenuhi kewajiban penuh.

Ia berharap BoP dapat segera merevisi mekanisme keanggotaan dan kontribusi agar lebih adil dan inklusif demi menjaga kredibilitas misi perdamaian di Gaza.

Ketimpangan ini dinilai dapat melemahkan upaya rekonstruksi Gaza jika tidak ditangani dengan serius oleh para pemimpin BoP.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga