Repelita Jakarta - Analis politik dan kebijakan publik Agus Wahid kembali menyampaikan kritik mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Agus menilai bahwa desain kebijakan MBG sejak awal telah mengandung sejumlah kelemahan mendasar mulai dari tata niaga pangan dampak terhadap petani hingga risiko kebocoran anggaran dalam skala besar.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan bahan pangan dalam program ini mengharuskan manajer stok berhubungan langsung dengan distributor sehingga lebih menguntungkan pelaku distribusi dibandingkan petani sebagai produsen utama.
Menurut Agus skema tersebut memberikan keuntungan konstan dan tinggi bagi distributor termasuk dari sisi permintaan stabil serta penentuan harga yang menguntungkan mereka.
Nasib petani menjadi pertanyaan serius karena selama pembelian dilakukan melalui distributor maka peningkatan pendapatan petani tidak akan signifikan meskipun program ini menyerap bahan pangan dalam jumlah besar.
Agus menyoroti bahwa Nilai Tukar Petani saat ini hanya berada di angka 124,36 yang menunjukkan kebijakan MBG belum benar-benar menyentuh kepentingan dasar petani dan peternak sebagai penyangga utama ketersediaan pangan.
Dampak lain yang dikhawatirkan adalah terbatasnya pasokan komoditas pangan di pasar akibat tersedotnya kebutuhan oleh program MBG sehingga mendorong kenaikan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat konsumen.
Kondisi ini semakin terasa pada suasana Ramadhan ketika harga pangan cenderung melonjak tajam akibat perhitungan permintaan dan penawaran yang kurang cermat serta minimnya komunikasi dengan petani dan peternak.
Agus juga mengkritik manajemen dapur MBG yang harus melayani ribuan siswa dalam satu titik produksi sehingga menimbulkan risiko teknis tinggi mulai dari proses memasak hingga kualitas bahan baku.
Ia mencontohkan kasus keracunan dan kematian siswa SD di Ngada NTT sebagai bukti nyata kegagalan pengawasan dan kualitas pelaksanaan yang tidak boleh dianggap remeh meskipun jumlah korban relatif kecil.
Sekecil apa pun korban keracunan atau kematian tetap merupakan tragedi kemanusiaan yang harus dilindungi hak keselamatannya sesuai amanat konstitusi negara.
Dari sisi anggaran Agus memperkirakan potensi kebocoran dana sangat terbuka dengan selisih harga per porsi antara klaim Rp15.000 dan realisasi sekitar Rp7.500 sehingga menguap minimal Rp2.500 per porsi.
Dengan jumlah penerima sekitar 52 juta orang maka dana yang menguap diperkirakan mencapai Rp130 triliun dan bisa mencapai Rp180 triliun jika target 72 juta penerima tercapai.
Agus juga menyoroti potensi keuntungan operator dapur yang bisa mencapai Rp360 triliun per tahun jika setiap porsi terpotong Rp5.000 sehingga program ini dinilai menguntungkan pengelola tanpa audit yang memadai.
Ia menyindir bahwa program MBG terkesan enak bagi para pengelola sementara anggaran besar berjalan tanpa pengawasan ketat yang dapat membuka ruang penyimpangan.
Agus menilai sikap pemerintah yang tetap mempertahankan MBG meski mendapat kritik keras mengarah pada kalkulasi politik menjelang Pemilu 2029 dengan biaya yang ditanggung negara demi kepentingan pribadi.
Ia menyinggung peran Luhut Binsar Panjaitan yang vokal membela program ini dan mempertanyakan apakah hal itu terkait kepentingan bisnis atau peluang pengelolaan dana besar.
Meski mengkritik keras Agus mengakui konsep MBG pada dasarnya baik namun banyak penyimpangan sehingga memerlukan pembenahan menyeluruh mulai dari proses produksi pengawasan hingga takaran makanan.
Ia mendorong kemitraan strategis langsung dengan petani dan peternak untuk menjaga stabilitas harga serta membuka akses pembiayaan bagi usaha kecil agar tidak terjadi monopoli yang merugikan keadilan ekonomi dan sosial.
Menurut Agus kondisi di mana segelintir pihak semakin kaya melalui program negara berbahaya bagi stabilitas sosial-politik sehingga pembangunan harus sarat dengan dimensi keadilan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
