Ahok Desak Pemeriksaan Hingga Level Presiden dalam Kasus Pertamina, Relasi Politik Tak Selalu Langgeng

 

Repelita Jakarta - Kesaksian Basuki Tjahaja Purnama dalam sidang korupsi PT Pertamina telah menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo ke dalam lingkaran pemeriksaan. Ahok, yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024, secara terbuka menyatakan bahwa pengusutan kasus harus menjangkau level tertinggi termasuk mantan Menteri BUMN dan mantan presiden. Pernyataan ini diungkapkannya saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 27 Januari 2026.

Ahok menegaskan bahwa selama masa jabatannya, dewan komisaris tidak pernah menerima laporan temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dia mendorong jaksa penuntut umum untuk berani memperluas lingkup pemeriksaan ke tingkat pembuat kebijakan strategis. Rekomendasi ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap terbatasnya ruang investigasi yang selama ini dilakukan.

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti dimensi lain dari kesaksian Ahok tersebut, yakni hubungan politik antara dua tokoh yang sebelumnya dikenal sangat dekat. Menurut analisisnya, dinamika hubungan Ahok dan Joko Widodo mencerminkan kenyataan pahit bahwa relasi politik tidak selalu bertahan selamanya. Kedekatan masa lalu ternyata tidak menjamin keselarasan di masa sekarang ketika kepentingan dan situasi telah berubah.

“Hubungan di politik kita memang turun naik. Di dalam memberikan kesaksian Ahok mengatakan kalau perlu periksa tuh presiden, periksa tuh BUMN. Ini menarik secara politik karena kita juga tahu bahwa di negara kita tidak pernah ada jaminan apapun hubungan politik seseorang dengan yang lainnya itu langgeng,” jelas Adi Prayitno melalui kanal YouTube miliknya pada Kamis 29 Januari 2026. Pernyataan ini menggambarkan sifat dinamis dan tidak pasti dari persekutuan politik.

Publik masih mengingat bagaimana Ahok dan Joko Widodo pernah berjuang bersama dalam kemenangan politik tertentu. Namun menjelang Pemilihan Presiden 2024, Ahok justru melontarkan kritik pedas terhadap berbagai kebijakan pemerintah Joko Widodo. Pergeseran sikap ini menunjukkan bahwa ikatan politik dapat mengalami perubahan signifikan seiring perjalanan waktu dan perkembangan kepentingan masing-masing pihak.

Adi Prayitno menambahkan bahwa setelah terjadi perpecahan di antara mereka, publik melihat kedua figur tersebut sulit untuk kembali disatukan dalam keselarasan yang sama. “Setelah pecah kongsi, publik melihat dua figur ini rasanya agak sulit untuk dipertemukan dalam satu chemistry yang sama,” pungkasnya. Analisis ini menguatkan gambaran tentang rapuhnya persekutuan politik yang seringkali lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada prinsip yang kokoh.

Kesaksian Ahok di pengadilan tidak hanya bernilai hukum tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat tentang integritas penegakan hukum. Dengan menyeret nama Joko Widodo dalam konteks pemeriksaan kasus korupsi, Ahok seolah menyampaikan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa memandang kedudukan atau hubungan personal. Prinsip equality before the law harus ditegakkan secara konsisten.

Sidang kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Keterlibatan nama-nama besar dalam proses peradilan menunjukkan kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan elite politik dan bisnis. Masyarakat menanti proses hukum yang transparan dan independen untuk mengungkap kebenaran seutuhnya.

Relasi politik yang berubah antara Ahok dan Joko Widodo menjadi cermin bagi dinamika kekuasaan di Indonesia. Persekutuan politik yang tampak kuat suatu saat bisa berubah menjadi jarak yang lebar di waktu lain. Hal ini mengingatkan semua pihak bahwa dalam politik, tidak ada jaminan kelanggengan hubungan karena kepentingan dan situasi senantiasa bergerak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga