Rocky Gerung Nilai Pembungkaman Kritik soal Bencana Sumatera Justru Merugikan Pemerintahan Prabowo

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa segala bentuk upaya untuk membungkam suara kritis masyarakat terkait cara pemerintah menangani bencana di Sumatera justru akan membawa kerugian besar bagi otoritas negara saat ini.

Langkah-langkah intimidasi yang menimpa para aktivis, peneliti, maupun influencer dianggap tidak hanya melanggar keadilan, melainkan juga merugikan citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tingkat nasional maupun global.

Kritik yang disampaikan oleh berbagai kalangan tersebut pada hakikatnya merupakan wujud tanggung jawab warga negara untuk memastikan kebijakan publik tetap berjalan pada rel yang tepat dan bermanfaat bagi rakyat banyak.

Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung melalui kanal YouTube pribadinya pada 31 Desember 2025.

Menurutnya, berbagai masukan kritis lahir dari kajian mendalam terhadap kebijakan maupun dari dorongan hati nurani masyarakat yang sama-sama mengarah pada percepatan penanggulangan bencana serta penyempurnaan langkah pemerintah.

“Para pengamat kebijakan publik atau mereka yang sedang meriset dinamika opini publik menganggap bahwa ada permainan baru,” ujarnya di YouTube pribadinya.

“Yaitu upaya untuk mengalihkan isu bahwa bencana Sumatera itu adalah akibat dari eksploitasi yang berlebihan, eksploitasi yang merampas hak rakyat, eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir orang,” imbuhnya.

Ia menyiratkan adanya pihak tertentu yang dengan sengaja mengorkestrasi pengalihan isu tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menyebut asal-usul pelaku atau keterlibatan langsung dari aparatur negara.

Kritik masyarakat dipandang sebagai reaksi wajar terhadap kebijakan yang cenderung memihak kelompok kecil sambil mengabaikan hak mayoritas rakyat.

Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak boleh hanya dinilai dari angka survei popularitas atau tingkat kepuasan sementara.

Suara-suara minor yang mempersoalkan kelambatan respons bencana maupun sikap pemerintah dalam membawa masalah ke forum internasional juga harus mendapat ruang sebagai mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi.

Pembungkaman terhadap kritik hanya akan melahirkan suasana ketakutan yang tidak kondusif bagi kehidupan berbangsa.

Ketika warga negara menjadi enggan menyuarakan pendapat karena ancaman atau ancaman persekusi, kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat keadilan serta hak asasi yang melekat pada setiap individu yang terdampak langsung oleh keputusan negara.

Rocky Gerung juga menyentil kemungkinan Presiden Prabowo tidak memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi riil di lapangan.

Ada kecenderungan dari orang-orang terdekat di lingkaran kekuasaan untuk menyaring berita buruk demi menjaga kenyamanan sang pemimpin, yang pada akhirnya justru menciptakan persepsi salah dan memperburuk pandangan masyarakat luas.

Sentimen negatif yang berkembang pesat di platform media sosial seputar penanganan musibah di Sumatera menjadi bukti nyata dari dinamika tersebut.

Praktik pengendalian opini melalui cara-cara teror hanya akan semakin mengekspos kegelisahan di dalam kelompok eksklusif penguasa.

Jika tidak segera diatasi, hal ini berpotensi berkembang menjadi persekusi terstruktur yang menggerogoti pondasi demokrasi nasional.

“Dan bahaya kalau misalnya gangguan atau keretakan di dalam circle terkecil Presiden itu kemudian merambat menjadi problem sehari-hari yang kita saksikan, yaitu persekusi, doxing, dan seterusnya. Jadi kita ingin supaya itu diakhiri, karena demokrasi adalah keceriaan,” pungkasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga