Dirty Vote: Bencana Sumatera dan Akar Kerusakan yang Diabaikan

 

Repelita Jakarta - Banjir bandang yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 24 November 2025 telah menewaskan lebih dari enam ratus orang dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang hingga awal Desember 2025.

Dalam podcast khusus Dirty Vote yang dirilis pada 4 Desember 2025, empat pakar lingkungan dan hukum secara terbuka menyatakan bahwa bencana ini bukan semata ulah cuaca ekstrem, melainkan akibat kerusakan ekosistem yang sudah terencana bertahun-tahun.

Timer Manurung dari Auriga Nusantara mengungkap data sementara menunjukkan angka deforestasi nasional periode Januari hingga Oktober 2025 hampir dua kali lipat dari total deforestasi sepanjang tahun 2024.

Sumatera kini menjadi pulau dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di Indonesia, menggeser posisi Kalimantan yang selama ini mendominasi.

Sumatera Barat melonjak ke peringkat empat, Aceh peringkat lima, dan Sumatera Utara peringkat tujuh dalam daftar provinsi dengan deforestasi terparah.

Ali Akbar dari Walhi Nasional menegaskan bahwa tragedi ini adalah malapetaka buatan manusia karena negara justru memberikan izin resmi kepada korporasi untuk membabat kawasan Bukit Barisan yang seharusnya menjadi hutan lindung.

Rakyat kecil kerap dijadikan tameng dengan meminjam nama mereka dalam dokumen perizinan sementara keuntungan mengalir ke segelintir pengusaha besar.

Bivitri Susanti dan para narasumber lain menuding Undang-Undang Cipta Kerja menjadi alat utama yang mempermudah eksploitasi karena memusatkan perizinan dan menghapus banyak pengawasan lingkungan.

Pernyataan pejabat tinggi yang menyebut sawit sama fungsinya dengan hutan primer dibantah keras karena secara ilmiah sawit tidak memiliki kemampuan menahan air seperti pohon hutan asli.

Para pakar memperingatkan bahwa narasi “tobat nasuha” yang mulai beredar di kalangan politisi hanyalah upaya mengaburkan tanggung jawab institusional atas kerusakan sistematis ini.

Mereka meminta masyarakat tetap menyimpan kemarahan dan ingatan kolektif hingga pemilu 2029 agar para pengambil kebijakan perusak lingkungan tidak lagi mendapat tempat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga