Utang Whoosh Jadi Sorotan, Said Didu: Taring Purbaya Mulai Dicabut, ke setelah ‘pabrik’ dari SOP,”

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa cemas terhadap beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas keberlanjutan dan pengelolaan transportasi cepat tersebut.

“Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.

Menurut Prabowo, proyek kereta cepat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan beban finansialnya.

Ia menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak perlu merasa terbebani karena seluruh tanggung jawab pengelolaan transportasi publik berada di tangan pemerintah.

“Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” lanjutnya.

Sikap optimistis Prabowo ini disampaikan di tengah sorotan publik terkait beban utang proyek Whoosh yang disebut mencapai Rp116 triliun.

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, turut menanggapi pernyataan tersebut melalui akun X pribadinya @msaid_didu pada 4 November 2025.

Ia menyinggung arah kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan keuangan yang menyertai proyek tersebut.

“Sepertinya taring Menkeu Pak Purbaya untuk lakukan pembersihan mulai dicabut dan akan kembali ke setelah ‘pabrik’ dari SOP,” tulis Said Didu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah meminta jajaran menteri ekonomi untuk mencari skema penyelesaian terbaik terkait utang Whoosh.

Ia menyebut bahwa Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara telah diminta untuk menghitung ulang detail pembiayaan proyek tersebut.

Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain perpanjangan masa pinjaman atau restrukturisasi pembiayaan.

“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” jelas Prasetyo. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga