The Guardian Sorot IKN Terancam Jadi Kota Hantu, Pendanaan Anjlok dan Status Politik Melemah

 

Repelita Jakarta - Media Inggris The Guardian menerbitkan laporan investigatif yang menyoroti masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan nada tajam dan penuh kekhawatiran.

Dalam artikel yang terbit pada Rabu, 29 Oktober 2025, mereka menyebut proyek pemindahan ibu kota Indonesia itu terancam gagal dan berisiko berubah menjadi kota mati.

Laporan tersebut menggambarkan Nusantara sebagai megaproyek yang muncul mendadak di tengah hutan tropis, dengan jalan raya lebar yang mengarah ke kompleks istana berhias lambang garuda, namun minim aktivitas.

Di sepanjang jalan-jalan utama yang telah dibangun, hanya terlihat beberapa pekerja taman dan sejumlah kecil pengunjung, menciptakan kesan kota yang belum berpenghuni.

The Guardian juga menyoroti penurunan drastis anggaran negara untuk proyek ini sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Dari alokasi sebesar £2 miliar pada tahun 2024, dana yang tersedia pada 2025 hanya mencapai £700 juta, dan untuk tahun berikutnya dipangkas lagi menjadi £300 juta, jauh dari kebutuhan yang diajukan.

Tak hanya dana publik, minat investor swasta juga dikabarkan menurun tajam, dengan selisih lebih dari £1 miliar dari target investasi yang ditetapkan pemerintah.

Media tersebut mencatat bahwa Presiden Prabowo belum pernah mengunjungi lokasi IKN sejak dilantik, dan pada Mei lalu mengubah status Nusantara menjadi sekadar “ibu kota politik”.

Perubahan status ini dinilai sebagai sinyal penurunan prioritas terhadap proyek yang sebelumnya digadang-gadang sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024, dua pimpinan utama lembaga pengelola IKN mengundurkan diri, memperkuat kesan ketidakpastian arah proyek.

Hingga kini, jumlah penghuni tetap di kawasan IKN masih sangat minim, hanya sekitar 2.000 aparatur sipil negara dan 8.000 pekerja konstruksi, jauh dari target 1,2 juta jiwa pada 2030.

Meski sejumlah fasilitas seperti gedung kementerian, rumah sakit, dan bandara telah dibangun, sebagian besar wilayah Nusantara masih berupa lahan konstruksi yang belum rampung.

Herdiansyah Hamzah, akademisi hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, menyebut proyek ini telah menjelma menjadi kota hantu, dan menyatakan bahwa istilah “ibu kota politik” tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Ia menilai bahwa proyek ini tidak menjadi prioritas pemerintahan saat ini, dan menggambarkan statusnya sebagai “tidak hidup, tidak mati”.

Sementara itu, Otorita IKN tetap menunjukkan keyakinan bahwa pembangunan akan terus berlanjut sesuai rencana.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa proyek ini telah memasuki fase yang tidak bisa dibatalkan dan seluruh langkah diarahkan untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan pada 2028.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Otorita bekerja berdasarkan arahan langsung Presiden dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan secara konsisten dan transparan.

Menurut Basuki, IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol masa depan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai bagian dari strategi nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga