Said Didu Desak Pemerintah Bongkar Beking Tambang Ilegal, Tantang Gebrakan ke Papua dan Kalimantan

Repelita Jakarta – Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan praktik tambang ilegal yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

Ia mengapresiasi kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai telah mengambil tindakan nyata terhadap oknum yang merampas kekayaan alam secara ilegal.

Said Didu menilai penertiban tambang timah di Bangka Belitung dan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai langkah yang tepat dan berani.

Langkah bagus – setelah timah di Bangka Belitung, mulai masuk ke sarang permainan para beking tambang di Sulawesi.

Tokoh asal Sulawesi Selatan itu berharap penertiban tidak berhenti pada dua wilayah tersebut, melainkan diperluas ke seluruh daerah yang menjadi lokasi praktik penambangan ilegal.

Ia menekankan pentingnya penindakan terhadap pengusaha nakal dan aparat yang terlibat dalam praktik backing tambang ilegal.

Ditunggu gebrakan di Maluku, Papua, dan Kalimantan.

Sebelumnya, Satgas PKH melakukan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali pada Selasa, 4 November 2025.

Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang hadir bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin.

Sjafrie menyatakan bahwa kehadiran negara dalam penertiban tambang ilegal merupakan bentuk pelaksanaan tugas secara tegas dan tidak pandang bulu.

Fakta di lapangan kita melihat dari dekat kegiatan Satgas PKH dalam rangka penertiban kawasan hutan, khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong produksi dari tambang-tambang legal, sementara terhadap tambang ilegal akan diambil langkah hukum tanpa kompromi.

Yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan.

Sjafrie menyampaikan bahwa Panglima TNI akan bertindak dalam pengamanan sumber daya alam, Kapolri akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Jaksa Agung akan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, Kepala BPKP akan menyajikan data faktual berdasarkan informasi dari badan geospasial untuk mendukung langkah penertiban.

Pemerintah berkomitmen menjaga seluruh aset dan sumber daya alam sebagai bagian dari kekayaan bangsa agar tidak dicuri atau disalahgunakan melalui cara-cara ilegal.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga