Respons Maxim soal Rencana Status Pengemudi Online Jadi Pekerja

Repelita Jakarta - Maxim Indonesia menyampaikan pandangannya terkait rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur status hukum pengemudi transportasi daring.

Dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat, 31 Oktober 2025, perusahaan menyatakan keprihatinannya terhadap potensi dampak dari perubahan status pengemudi dari mitra menjadi pekerja tetap.

Muhammad Rafi Assagaf selaku Government Relation Specialist Maxim Indonesia menjelaskan bahwa perubahan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi keberlangsungan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

Ia menilai bahwa kebijakan ini perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan efek berantai yang merugikan pengemudi maupun industri.

Menurut Rafi, skema kemitraan yang saat ini diterapkan masih sejalan dengan karakteristik ekonomi digital yang mengedepankan fleksibilitas dan kemandirian.

Ia menambahkan bahwa pengemudi dalam ekosistem ride-hailing lebih tepat dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan pendekatan tersebut, para mitra dapat mengelola waktu dan pendapatan secara mandiri. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh akses terhadap perlindungan sosial, insentif, subsidi, serta program peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah maupun aplikator.

Meski demikian, Maxim menekankan pentingnya kejelasan posisi hukum dan koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan. Hal ini diperlukan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan sosial bagi mitra, keberlanjutan usaha bagi perusahaan aplikator, dan dorongan terhadap inovasi teknologi.

Dari sisi ekonomi, Maxim memperingatkan bahwa penerapan skema ketenagakerjaan dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan seleksi ketat dari aplikator yang hanya akan mempertahankan pengemudi paling aktif, sehingga mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan harian.

Perusahaan juga memperkirakan bahwa perubahan status mitra menjadi pekerja tetap akan meningkatkan beban operasional secara signifikan. Kenaikan biaya ini dikhawatirkan akan berdampak pada tarif layanan yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.

Maxim menilai bahwa kondisi tersebut justru dapat menurunkan permintaan pengguna dan berdampak negatif terhadap pendapatan pengemudi. Dengan demikian, tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi bisa jadi tidak tercapai.

Perusahaan menegaskan komitmennya untuk mendukung penyusunan regulasi yang inklusif dan berbasis dialog antara pemerintah, aplikator, serta perwakilan pengemudi.

Maxim menyatakan siap berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan progresif, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga