Purbaya Bongkar Utang Rp9.138 Triliun, Kotak Pandora Era Jokowi Mulai Terbuka

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap data utang pemerintah pusat yang mencapai Rp9.138 triliun per akhir Juni 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta dan langsung memicu reaksi luas dari berbagai kalangan.

Purbaya menyebut bahwa angka tersebut merupakan realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan, dan menegaskan bahwa transparansi adalah kunci dalam pengelolaan fiskal negara.

“Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

Langkah Purbaya membuka data utang secara terbuka dinilai sebagai gebrakan baru dalam manajemen keuangan negara dan disebut oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai awal terbukanya “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

“Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet.

Isu utang ini tidak lepas dari kebijakan fiskal yang dijalankan selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan jalan tol trans-Jawa serta Sumatera.

Di bawah kepemimpinan Purbaya, narasi “aman terkendali” mulai digantikan dengan data terbuka dan penekanan pada penyehatan fiskal.

“Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” tegas Purbaya.

Pernyataan tersebut menuai sambutan beragam di media sosial, dengan tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat menjadi trending topic.

Sebagian warganet menyambut langkah Purbaya sebagai angin segar, sementara lainnya menilai bahwa keterbukaan ini bisa memicu gesekan politik.

Beberapa anggota DPR dari partai oposisi mulai mendorong audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era pemerintahan sebelumnya.

Namun, pihak koalisi menyebut bahwa langkah Purbaya bukan pembongkaran dosa masa lalu, melainkan bentuk transparansi yang dibutuhkan publik.

“Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” ujar salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

Dalam beberapa pekan terakhir, Kementerian Keuangan mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru yang lebih terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Langkah ini mendapat pujian dari berbagai pihak, namun juga membuat pelaku pasar dan investor asing lebih berhati-hati dalam membaca sinyal stabilitas ekonomi.

Purbaya menyadari risiko dari keterbukaan tersebut, namun tetap menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui transparansi.

Menurut ekonom independen Said Didu, langkah Purbaya merupakan bentuk pembersihan besar-besaran dan simbol keberanian fiskal.

“Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal. Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” kata Said Didu.

Istilah “kotak Pandora” yang digunakan menggambarkan keberanian membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian, termasuk soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

Beberapa proyek disebut mengalami kelebihan biaya atau cost overrun, termasuk proyek kereta cepat yang menjadi sorotan.

Kini publik menunggu seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan muncul solusi fiskal atau justru masalah baru yang selama ini tertahan di balik laporan ekonomi yang manis.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok