Prabowo Dinilai Biarkan IKN Mandek, Celios Sebut Proyek Gagal Mulai Terlihat

 Repelita Jakarta - Direktur Kebijakan Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai Presiden Prabowo Subianto tidak menunjukkan komitmen baru terhadap kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato politiknya.

Penilaian tersebut disampaikan Media pada Sabtu, 1 Januari 2025, dalam laporan yang disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV.

Ia menyebut tidak adanya bingkai politik baru dalam pidato Prabowo menunjukkan kecenderungan untuk membiarkan IKN menjadi proyek yang gagal.

Media menyoroti penurunan drastis alokasi anggaran tahap kedua pembangunan IKN, dari Rp80 triliun menjadi Rp48 triliun.

Menurutnya, Prabowo berada dalam posisi dilematis karena tidak secara terang-terangan menolak IKN, namun juga tidak memberikan dukungan politik yang kuat.

Ia menyebut Prabowo enggan kehilangan pengaruh dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo, sehingga memilih strategi politik yang aman.

Media menyatakan bahwa strategi tersebut tidak membatalkan proyek, tidak memberi dorongan baru, dan tidak pula menyerang, melainkan membiarkan IKN berjalan tanpa arah yang jelas.

Ia memperkirakan bahwa hanya untuk membangun perumahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp200 triliun.

Media menilai Prabowo tidak tertarik menanggung beban fiskal sebesar itu dan lebih memilih mengarahkan anggaran ke program strategis lainnya.

Ia menyarankan agar proyek IKN dihentikan secara resmi jika memang tidak akan dilanjutkan, dengan dasar rasional fiskal dan audit menyeluruh terhadap seluruh belanja proyek.

Menurutnya, langkah tersebut meski pahit di awal, akan memberikan kepastian arah pembangunan dan menjaga transparansi penggunaan anggaran publik.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan IKN akan semakin masif setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Basuki menyebut bahwa pada tahap kedua, jumlah pekerja akan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan kawasan pemerintahan.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif yang masing-masing akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektar dan 15 hektar.

Kompleks legislatif akan menelan anggaran Rp8,5 triliun untuk membangun Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Kompleks yudikatif akan menelan anggaran Rp3,1 triliun untuk membangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Proses pembangunan kedua kompleks tersebut dijadwalkan berlangsung selama 25 bulan dan dimulai pada November 2025.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga