Prabowo Didesak Jalankan Amanat Rakyat, Tuntaskan Lima Agenda Politik Prioritas

 

Repelita Bandung - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menyampaikan pandangan kritis terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang telah berjalan satu tahun.

Ia menyoroti hasil evaluasi dari Forum Tanah Air (FTA), lembaga diaspora Indonesia yang berbasis di New York, Amerika Serikat, yang memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan pemerintahan. Dalam evaluasi itu, ditemukan lima agenda politik dan hukum yang dinilai harus menjadi prioritas utama Prabowo agar tidak terus mendapat “rapor merah”.

Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 86,7 persen responden menuntut reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian RI. Reformasi ini termasuk gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian agar tidak langsung berada di bawah Presiden, demi menjaga prinsip akuntabilitas dan profesionalisme institusi.

Kemudian, 95,8 persen responden mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera dicopot, menyusul berbagai peristiwa yang dinilai memperburuk citra lembaga kepolisian. Salah satunya, insiden tragis yang menewaskan sepuluh orang akibat kerusuhan akhir Agustus lalu.

Di sisi lain, publik juga menilai bahwa kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Joko Widodo menjadi “utang politik” Prabowo yang harus dituntaskan. Sebanyak 92,9 persen responden menghendaki agar pemerintah melakukan uji forensik independen terhadap dokumen tersebut untuk membuktikan keasliannya.

FTA juga menyoroti posisi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak layak menduduki jabatan wakil presiden karena cacat konstitusional, administratif, dan moral. Sebanyak 91,2 persen responden meminta agar Prabowo berani mengambil langkah pemakzulan terhadap Gibran sebagai bentuk ketegasan politik.

Selain itu, 96,5 persen peserta evaluasi sepakat bahwa penegakan hukum baru dapat berjalan efektif jika pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri diganti. Penataan lembaga hukum diyakini menjadi kunci untuk melepaskan bayang-bayang pemerintahan sebelumnya yang dianggap penuh penyimpangan.

Rizal Fadillah menegaskan bahwa agenda politik dan hukum tersebut harus sejalan dengan langkah peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Namun, menurutnya, lima poin prioritas itu bersifat mendesak dan menjadi tolok ukur bagi keberanian Prabowo dalam menunjukkan arah baru pemerintahan.

Ia juga menilai, selama figur-figur peninggalan Jokowi masih bercokol di kabinet seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, Pratikno, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan, sulit bagi Prabowo untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang pendahulunya. Ia menekankan perlunya langkah tegas mengganti mereka agar pemerintahan bersih dari pengaruh lama.

Rizal menutup dengan peringatan bahwa enam bulan ke depan akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Bila lima agenda prioritas itu tidak terlaksana, menurutnya, rakyat harus berani mengevaluasi kembali kelayakan pemerintahan yang berjalan. Ia menegaskan, jika Prabowo gagal, maka jalan konstitusional untuk menggantinya harus dipertimbangkan sebelum kondisi bangsa memburuk seperti era sebelumnya.

Bandung, 3 November 2025. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga