PKS Klaim Penolakan di Periode Lalu Terbukti, Polemik IKN dan Whoosh Kembali Menguat

Repelita Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyatakan bahwa polemik yang kembali mencuat terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menjadi bukti bahwa kritik PKS di masa lalu memiliki dasar yang kuat.

Ia menegaskan bahwa sejak awal PKS telah memberikan catatan kritis terhadap proyek-proyek besar yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan mengabaikan kebutuhan prioritas masyarakat.

Dalam sambutannya di acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS yang digelar di Jakarta pada Minggu, 2 November 2025, Muzzammil menyebut bahwa PKS merupakan satu-satunya partai yang secara konsisten menolak proyek IKN dan kereta cepat.

Ia menyebut bahwa proyek IKN gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif serta memiliki cacat formal, sehingga kini mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk negara-negara Barat.

Muzzammil juga menyoroti perdebatan publik yang muncul terkait pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh, yang menurutnya menunjukkan bahwa peringatan PKS di periode sebelumnya bukanlah tanpa alasan.

Ia menyatakan bahwa apa yang dulu diperingatkan kini menjadi bahan diskusi nasional, dan hal tersebut memperkuat keyakinan bahwa sikap PKS sudah berada di jalur yang benar.

Menurutnya, sikap kritis PKS bukanlah untuk mencari popularitas, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual terhadap rakyat serta Tuhan.

Ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan PKS bersifat konstruktif, bertanggung jawab, dan memiliki dasar argumentatif yang kuat, bukan sekadar untuk menarik perhatian di media sosial.

Polemik terkait proyek IKN dan utang proyek Whoosh kembali mencuat setelah publik menyoroti besarnya beban keuangan yang ditimbulkan dari pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung.

Total utang proyek tersebut dilaporkan mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 120,38 triliun, berdasarkan kurs Rp 16.500 per dolar AS.

Sementara itu, keraguan publik mengenai kelanjutan pembangunan IKN dijawab oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN akan tetap berlanjut.

Ia menyatakan bahwa kucuran dana untuk proyek tersebut bahkan akan dipercepat pada tahun anggaran 2026, meskipun besaran anggaran belum dirinci secara pasti.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga