Penutupan Tambang Parungpanjang Bikin Kontraktor Resah, Dedi Mulyadi Tegas: “Saya Bela Warga, Bukan Proyek”

Repelita Bogor - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya merespons keluhan sejumlah kontraktor yang mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku material akibat penutupan tambang galian C di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Penutupan tambang tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan lingkungan dan pengendalian dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Keluhan para kontraktor mencuat setelah sejumlah proyek infrastruktur di Bogor, termasuk pembangunan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang), mengalami hambatan karena pasokan material seperti batu dan pasir menjadi langka.

Proyek senilai Rp31 miliar itu disebut terancam tertunda karena kontraktor kesulitan mendapatkan bahan quary untuk kebutuhan pengecoran jalan.

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan penutupan tambang tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang pelaku usaha konstruksi.

Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin, dirinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang.

Dedi menyebut bahwa keluhan kontraktor memang ada, namun tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan.

Menurutnya, masih terdapat wilayah lain yang dapat menjadi alternatif sumber bahan baku, sehingga tidak adil jika hanya mempertimbangkan satu sisi saja.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan harus berpihak pada keadilan dan keseimbangan kepentingan publik secara menyeluruh.

Dedi juga mengakui bahwa penutupan tambang menimbulkan dilema antara kelangsungan proyek infrastruktur dan perlindungan warga sekitar.

Ia menyebut bahwa banyak warga di Bogor Barat yang mengeluhkan dampak buruk dari aktivitas tambang, mulai dari polusi udara, kerusakan jalan, hingga gangguan kesehatan.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat hanya demi percepatan proyek.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah merumuskan solusi komprehensif untuk mengatasi kelangkaan material konstruksi.

Langkah-langkah tersebut mencakup pembukaan akses pasokan dari wilayah lain serta pembangunan jalur logistik khusus untuk truk tambang agar tidak mengganggu pemukiman warga.

Sejumlah kontraktor berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian pasokan material agar proyek-proyek strategis tidak tertunda.

Mereka juga meminta agar ada koordinasi lintas wilayah untuk mempercepat distribusi bahan baku dari daerah yang tambangnya masih beroperasi.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog dengan para pelaku usaha konstruksi.

Namun ia tetap menekankan bahwa keputusan harus berpihak pada kepentingan publik secara luas dan berkelanjutan.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga