Menkeu Purbaya Buka-bukaan Rapat di DPD, Singgung Danantara hingga Dana Daerah Nganggur

 

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil terbuka dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI dan menyampaikan sejumlah pengamatan tajam terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Purbaya menyoroti fenomena dana publik yang mengendap di perbankan sehingga tidak bergerak untuk kepentingan publik yang lebih produktif.

Ia menekankan bahwa kondisi tersebut menimbulkan beban pembayaran bunga utang, sementara dana yang tersedia justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dalam penjelasan yang disampaikan di hadapan para senator, Purbaya memaparkan komposisi simpanan pemerintah yang tersebar dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka.

Ia menegaskan perlunya percepatan realisasi belanja agar dampak fiskal dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

Purbaya juga mengangkat isu pengaturan entitas investasi negara, termasuk pembahasan terkait Danantara Investasi.

Ia menekankan pentingnya kepastian tata kelola dan transparansi agar tujuan strategis nasional dapat tercapai tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Menanggapi reaksi dari sejumlah pihak yang merasa tersinggung, Purbaya menyampaikan permohonan maaf.

Namun, ia tetap mempertahankan inti pesannya bahwa anggaran yang menganggur harus segera diaktifkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyokong target-target makro.

Pemerintah, menurut pernyataan yang disampaikan, berencana memperkuat pengawasan terhadap realisasi belanja melalui koordinasi lebih intensif antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada kuartal akhir dan memberikan dampak fiskal yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, para senator memberikan masukan mengenai harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

Mereka juga meminta penjelasan teknis terkait mekanisme pengalihan dana yang menganggur agar tidak menimbulkan kesan pemaksaan terhadap kewenangan daerah.

Purbaya menutup penjelasan dengan mengulangi ajakan kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menempatkan prioritas pada percepatan belanja publik.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola investasi negara demi mendukung target pertumbuhan yang telah ditetapkan pemerintah. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga