Megawati Tolak Whoosh Sejak Awal, PDIP Ungkap Usulan Double Track dan Kritik Jaminan Negara

 

Repelita Blitar - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memiliki pandangan berbeda terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang digagas oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Dalam pernyataannya kepada awak media di sela Seminar Internasional Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia Afrika di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 1 November 2025, Hasto menyebut bahwa Megawati berkali-kali mempertanyakan urgensi proyek tersebut bagi rakyat.

Menurut Hasto, Megawati lebih menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pertanian, dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia menyampaikan bahwa Megawati sempat mengusulkan agar pemerintah lebih baik membangun jalur ganda atau double track kereta api daripada kereta cepat yang menelan anggaran besar.

“Saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat, lebih baik untuk membangun double track kereta api,” ujar Hasto.

Double track merupakan jalur kereta api dengan dua rel yang memungkinkan perjalanan dua arah tanpa harus berbagi jalur, berbeda dengan jalur tunggal yang lebih terbatas.

Selain itu, Megawati juga menyarankan agar pemerintah mengembangkan transportasi publik di wilayah Sumatera yang dinilai masih membutuhkan terobosan besar.

“Termasuk misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik. Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan,” kata Hasto.

Hasto juga menyinggung perubahan regulasi dalam pembangunan proyek Whoosh, terutama terkait jaminan subsidi dari negara yang semula tidak direncanakan menggunakan APBN.

Awalnya, proyek KCJB diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang menyatakan pembangunan tidak akan membebani APBN.

Namun, lima tahun kemudian, Jokowi menandatangani Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang membuka kemungkinan pembiayaan dari APBN melalui penyertaan modal negara dan penjaminan kewajiban konsorsium.

“Saat itu, kita juga melihat ada beberapa perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” ungkap Hasto.

Terlepas dari masukan yang telah diberikan oleh PDIP, Hasto menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi yang memilih untuk melanjutkan proyek Whoosh hingga resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023.

“Tapi ketika itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden,” ujarnya.

Hasto mengungkap bahwa PDIP telah memberikan masukan sebanyak tiga kali terkait proyek tersebut, termasuk mempertimbangkan aspek geologis di wilayah Bandung yang dinilai perlu perhatian khusus.

Ia menekankan bahwa program pembangunan seharusnya lebih berpihak pada sektor ekonomi kerakyatan dan benar-benar dibutuhkan oleh rakyat.

“Bahkan, dijelaskan kepada para kepala daerah kita agar membuat program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat, khususnya sektor-sektor ekonomi kerakyatan,” tutup Hasto.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga