
Repelita Blitar - Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak sembarangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menjadi pembicara utama dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu, 1 November 2025.
Megawati membuka pidatonya dengan mengenang perjuangannya dalam memperjuangkan pencabutan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyangkut mendiang ayahnya, Presiden pertama RI dan tokoh proklamator, Sukarno.
Ia menyampaikan bahwa dirinya selama bertahun-tahun secara diam-diam mendatangi Sekretariat Negara untuk menanyakan kejelasan status ketetapan tersebut.
Megawati mempertanyakan mengapa Bung Karno tidak pernah dibawa ke pengadilan jika memang dianggap bersalah, demi menunjukkan keadilan yang seharusnya ditegakkan.
Ia menyebut bahwa Bung Karno memilih diam terhadap ketetapan MPRS tersebut demi menghindari konflik horizontal yang bisa berujung pada perang saudara.
Megawati menyatakan bahwa sikap Bung Karno tersebut mencerminkan karakter seorang pemimpin yang luar biasa dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Ia mengungkap bahwa perjuangannya akhirnya membuahkan hasil ketika MPR resmi mencabut ketetapan tersebut pada awal September 2024.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung soal pemberian gelar pahlawan nasional yang menurutnya harus dilakukan dengan pertimbangan matang.
Ia menyatakan bahwa dirinya berani bertanggung jawab atas gelar pahlawan yang diberikan kepada Bung Karno karena memahami sepenuhnya nilai perjuangan dan pengorbanan sang ayah.
Megawati menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang unik karena memiliki proklamator, bapak bangsa, dan pahlawan dalam satu sosok, sehingga pemberian gelar harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Ia menegaskan bahwa gelar pahlawan tidak boleh diberikan secara mudah tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi nyata terhadap bangsa.
Usai acara, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan mengenai maksud pernyataan Megawati terkait kehati-hatian dalam pemberian gelar pahlawan.
Hasto menyampaikan bahwa gelar pahlawan nasional merupakan simbol perjuangan bangsa dan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta kepeloporan dalam membangun Indonesia.
Ia menambahkan bahwa sosok pahlawan harus menjadi teladan bagi seluruh rakyat, bukan individu yang memiliki catatan kelam dalam sejarah bangsa.
Menurut Hasto, pesan Megawati sangat jelas bahwa gelar pahlawan harus diberikan dengan mempertimbangkan suara rakyat, nilai perjuangan, dan relevansi terhadap masa depan bangsa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

